by

Pemkot Terapkan Metode Daring dan Luring

Ambon, BKA- Keterbatasan smartphone hingga fasilitas internet, masih menjadi kendala dalam penerapan kurikulum berbasis daring di Kota Ambon untuk tahun ajaran 2020-2021. Metode daring maupun luring akan diterapkan sambil menunggu kebijakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy mengatakan, dua kendala tersebut masih menjadi problem dalam rencana penerapan belajar daring. Sehingga metode belajar daring (online) dan luring (offline) tetap digunakan untuk menghindari proses belajar mengajar tatap muka akibat pandemi Covid-19.

“Jadi tetap gunakan metode daring dan luring. Karena kalau bicara daring, kendala besarnya itu ada anak tidak punya android. Atau ada anak yang fasilitas jaringan tidak lengkap, itu yang jadi problem. Maka itu akan dirancanag untuk pembelajaran ini tetap gunakan metode daring dan luring,” ungkap Fahmy kepada wartawan, usai rapat evaluasi bersama Komisi II dan stakeholder lainnya, di gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (6/8).

Dari hasil dua kali pertemuan lewat Focus Group Discusion (FGD), jelasnya, telah dirancang untuk nantinya Pemerintah Kota mengambil tindakan seperti apa untuk melihat proses pembelajaran anak-anak melalui daring.
“Kita juga telah bahas dengan Komisi II tadi (kemarin), sehingga seluruh data terkait siswa yang belum menggunakan android telah disampaikan ke Bappeda, untuk menunggu kebijakan walikota terkait kebutuhan anak-anak ini. Apakah nanti difasilitasi atau seperti apa, nanti tunggu kebijakan pak Walikota,” terang Fahmy.

Dijelaskan, rujukan kementerian terkait memfasilitasi murid dengan dana BOS, juga dibahas bersama komisi dan beberapa stakeholder yang hadir. Sehingga hal tersebut nantinya akan dipantau oleh dinas, terkait sekolah-sekolah yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk beli pulsa atau pekt internet dan sebagainya.

“Ini akan kita kontrol juga, apakah sekolah sekolah sudah ada yang jalankan regulasi tersebut atau belum. Supaya bisa terjadi pemerataan di sekolah sekolah,” pungkasnya.

Ditanya soal rencana belajar tatap muka ketika sudah masuk zona hijau, Fahmy menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak berani mengambil resiko untuk memaksakan para siswa belajar secara tatap muka. Apalagi kondisi Kota Ambon yang masih berada pada zona orange, serta daya imun anak-anak sangat rentan untuk terpapar Covid-19.

“Resiko terlalu besar kalau anak-anak dipaksa belajar tatap muka. Maka itu kami sangat hati hati untuk mengambil kebijakan. Misalnya, di kecamatan Leitisel masuk zona hijau, dan juga Nusaniwe, tapi kita tidak bisa mengambil resiko. Karena anak anak ini sangat rentan terhadap penyebaran Covid. Jadi kita bersabar saja, semoga kondisi Covid ini bisa berakhir. Kalau sudah ditetapkan pemerintah baru bisa anak anak sekolah seperti biasa,” pungkas Fahmy.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Ary Sahertian menambahkan, akibat kondisi pandemi maka pendidikan harus dilakukan melalui daring. Dan dari penjelasan dari Telkom, PLN, Telkomsel, Diskominfo serta Dinas Pendidikan Kota Ambon dalam tersebut, menunjukan bahwa kesiapan internet dalam mendongkrak pendidikan di Kota Ambon sudah mencapai 75 persen.

Politisi PKB ini menilai, di masa pandemi saat ini, Pemerintah Kota harusnya tidak hanya fokus terhadap persoalan kesehatan maupun ekonomi di masa pandemi Covid-19. Tetapi juga harus fokus melihat persoalan pendidikan di Kota Ambon.

“Jadi pendidikan harus jadi skala prioritas yang mesti diperhatikan walau dalam kondisi covid. Sehingga betul betul generasi ini menjadi penerus bangsa. Kita harapkan, seluruh pihak bersama pemerintah provinsi maupun kota bergandengan tangan membangun pendidikan yang sementara terpuruk di kota ini. Untuk menjadi pendidikan yang punya sumbangsih dan kualitasnya,” harap Sahertian. (UPE)

Comment