by

Pemkot Terima Tiga Sertifkat Tanah

Ambon, BKA- Tiga sertifikat tanah daerah telah diserahkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Maluku, kepada Pemerintah Kota Ambon.

Tiga sertifikat tanah ini berlokasi di Puskesmas Pembantu (Pustu) Tawiri, Kayu Putih, serta SDN 1 dan 2 Passo.

Penyerahan dilaksanakan di ruang ULA, Balai Kota Ambon, yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Kamis (11/6).

Dalam sambutannya, Sutantono menyebutkan, dengan penyerahan tiga sertifikat tanah tersebut menjadi bukti kepemilikan terhadap aset milik Pemerintah Kota Ambon.

Menurutnya, dengan menyerahkan sertifikat tersebut juga mendorong berbagai pihak untuk menerbitkan sertifikat dari aset yang hingga kini belum bersertifikat. Sehingga aset yang ada sudah dapat dibuktian dengan adanya sertifikat resmi dari BPN Maluku.

“Dengan menyerahkan sertifikat ini, bisa membantu kita semua menerbitkan sertifikat. Terutama untuk Pemkot Ambon terhadap aset-aset yang belum bersertifikat,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa waktu lalu dengan di fasilitasi oleh KPK, pihaknya mengadakan video conferens tentang tata cara menerbitkan sertifikat aset-aset. Dan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertanahan.

Tempat yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memberikan apresiasi kepada BPN, yang telah membantu pemerintah.

“Saya berikan terima kasih kepada Kantor Wilayah BPN yang telah melaksanakan beberapa kegiatan. Yakni mendorong dan membantu pemerintah untuk menyediakan sebuah sistem administrasi yang berhubungan dengan sertifikat aset-aset daerah,” tambahnya.

Lanjut Louhenapessy, aset yang diberikan sangat penting bagi sebuah administrasi pemerintahan yang modern. Pasalnya, semakin baik aset yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan memberikan indikator sistim kepemimpinan dan pemerintahan di suatu daerah akan jauh lebih baik.

“Oleh karena itu, nilainya sangat penting untuk kita mau ukur sejauh mana respectif daripada badan penilai. Misalnya BPK terhadap penyelenggaraan pemerintah,” ucapnya.

Walikota dua periode ini menilai, Kota Ambon baru dua tahun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dikarenakan, tahun-tahun sebelumnya yang menjadi masalah yaitu aset sama sekali tidak mendapat perhatian serius.

Namun, telah dibenahi oleh Pemerintah Kota, sambungnya. Sehingga dengan adanya pengelolaan aset yang baik, akan memberikan dampak yang baik juga bagi Pemerintah Kota. (DHT)

Comment