by

Pempov Serahkan Dua Ranperda

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan dua Rancangan Peraturan Darah (Ranperda), dalam rapat paripurna ke II masa sidang ke III tahun sidang 2020 di DPRD Maluku.

Dua Ranperda usulan Pemerintah Provinsi Maluku itu, yakni, Ranperda tentang Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi.

Penyerahan kedua Ranperda itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, kepada Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, di ruang rapat utama paripurna DPRD Provinsi Maluku, Jumat (26/6).

Rapat paripurna itu juga diikuti secara virtual oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Maluku, via aplikasi Zoom Cloud Meeting.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, mengatakan, ditengah suasana pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, tengah menghadapi dampak dari penyebaran virus corona atau Covid-19, DPRD kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan dua buah ranperda usulan Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kerja DPRD untuk membahas suatu Peraturan Daerah (Perda).

“Dalam pembahasan suatu perda, DPRD dan Pemda memiliki peran yang penting atau seimbang, yaitu, sama-sama mengusulkan dan juga sama-sama membahasnya, sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah,” kata dia.

Menurut Wattimury, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur pada pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah, yang dibahas bersama kepala daerah, untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembentukan peraturan daerah atas dasar persetujuan bersama tersebut memiliki makna, bahwa antara lembaga eksekutif dan legislatif akan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan dimaksud.

“Kita tahu bersama, peraturan daerah merupakan instrumen yang sangat strategis, dan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan disentralisasi. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah,” ujar Wattimury.

Pembentukan peraturan daerah juga harus sejalan dengan semangat otonomisasi daerah, sehingga peraturan daerah harus mampu menjembatani berbagai kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di setiap daerah.

Wattimury menambahkan, produk hukum dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya dibuat dengan maksud, agar setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki landasan yuridis, dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan masyarakat.

“Artinya, berbagai produk peraturan daerah yang dibuat, tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat selaku warga negara yang mendiami suatu daerah, sehingga tidak memberatkan dan membebani masyarakat dalam mengimplementasikan aturan tersebut,” imbuh dia.

Hal ini sangat penting, mengingat pemanfaatan potensi daerah yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, akan menyebabkan adanya benturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Karena disatu sisi, pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan potensi yang dimiliki. Sedangkan masyarakat di sisi lain, yang dijadikan sebagai objek pelaksanaan aturan itu.

“Berkenan dengan itu, pada tanggal 31 Januari 2020, DPRD Provinsi Maluku dan Pemprov telah menetapkan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Maluku tahun 2020, untuk dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama, baik peraturan daerah usulan Pemda maupun perda usulan inisiatif DPRD,” tandas Wattimury.(RHM)

Comment