by

Pemprov Diminta Evaluasi Kinerja BUMD

Ambon, BKA- Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), baik secara manajemen maupun permodalannya, perlu direspon serius.

“Harus ada evaluasi dari Pemprov Maluku atas kinerja dan manajemen maupun dari sisi permodalan, serta kebijakan pemerintah daerah untuk memberdayakan setiap BUMD yang ada saat ini,” kata Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Rostina, di Ambon, Senin(14/9).

Langkah evaluasi ini dinilai akan sangat strategis, agar kedepannya, BUMD bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi penguatan pendapatan daerah.

Dikatakan, salah satu rekomendasi penting (BPK) RI yang perlu disikapi serius oleh pemprov Maluku adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. Banda Permai.

Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap jajaran kepengurusan PT. Banda Permai. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi BPK, harus segera ditindaklanjuti oleh pemprov.

Dengan adanya penilaian BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi dua sisi mata uang dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Kepercayaan masyarakat terhadap setumpuk harapan mereka kepada kita, karena keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Sehingga tentunya membutuhkan upaya maksimal serta niat dan komitmen, agar opini WTP di tahun-tahun mendatang dapat diraih kembali,” ungkapnya.

Selain itu, politisi PKS ini juga meminta Gubernur Maluku untuk memberikan perhatian terhadap sejumlah catatan dari hasil pemeriksaan BPK RI, seperti, penataan aset dalam rangka meningkatkan PAD.

“Cara ini dapat dilakukan lewat berbagai upaya, seperti=inventarisasi dan dokumentasi aset, legalisasi aset, serta pemanfaatan dan pengamanan aset,” Tandas Rostina.(RHM)

 

Comment