by

Pemprov Upaya Beli Alat RDT Pakai APBD

Soal tarif RDT

Ambon, BKA- Sejumlah fasilitas kesehatan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan Rapid Detection Test (RDT) mandiri di Kota Ambon, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar daerah, telah melakukan penyesuain tarif sesuai Surat Edaran Kemenkes RI Nomor HK.02.02/1/2875/2020.

Surat Edaran Kemenkes itu terkait batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test RDT sebesar Rp150.000, yang berlaku secara nasional.

Namun penyesuaian tarif yang dilakukan oleh pihak fasilitas swasta itu dirasakan belum maksimal oleh masyarakat, karena belum sesuai dengan ketentuan SE kemenkes tersebut.

Misalnya di Rumah Sakit Alfatah. Data yang dihimpun BeritaKota Ambon, Senin (13/7), di rumah sakit tersebut memang telah menurunkan tarif Rapid Test. Dari Rp 400.000 menjadi Rp 200.000.

Alasan salah satu pegawai RS Alfatah diruang Tata Usaha, kalau upaya penyesuaian harga itu memang belum sesuai SE Kemenkes, karena pengadaan alat RDT itu menggunakan dana RS itu sendiri. Bukan bantuan pemerintah.

Bantuan pemerintah, katanya, hanya diberikan bagi pasien rawat inap. Bukan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar daerah.

Terpisah, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, kalau Pemerintah Provinsi Maluku masih mendiskusikan penyesuaian tarif rapid test sesuai SK kemenkes tersebut.

Ia menjelaskan, sementara ini sedang mencari aturan agar alat rapid test dibeli menggunakan APBD, sehingga nantinya masyarakat akan menggantikan dengan harga sebesar Rp 150.000.

Aturan ini, katanya, akan dibuat agar semua fasilitas kesehatan yang direkomendasikan pemerintah bagi masyarakat untuk melakukan rapid test, menerapkan harga yang sama sesuai SE Kemenkes.

“Intinya, masyarakat harus dapat dilayani dengan baik, ketika mengurus fasilitas kesehatan,” tutup Sekda Maluku itu. (BKA-1)

Comment