by

Penanganan Pasien Corona Dipertanyakan

Ambon, BKA- Anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir, mempertanyakan proses penanganan para pasien Covid-19 di Kota Ambon.

Dia menduga, penanganan pasien Covid-19 amburadul hingga menyebabkan insiden pengambilan paksa jenazah yang telah divonis positif Covid-19, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon lewat Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19, baik Provinsi Maluku maupun Kota Ambon, sebaiknya menjelaskan secara detail dan transparan terkait proses penanganan para pasien Covid-19, terkhusus bagi almarhum HK yang divonis positif Corona dan meninggal dunia.

Sebab, almarhum HK diketahui sebelumnya memiliki penyakit bawaan yang dirujuk oleh pihak RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk operasi di RSUD Haulussy Ambon. Kemudian diriwayatkan menderita penyakit kanker dan divonis positif Covid-19.

“Pasca penghadangan mobil jenazah almarhum HK oleh pihak keluarga, kemudian saya amati, ternyata sangat penting untuk mendorong pihak RSUD Haulussy atau tim medis maupun Gugus Tugas, untuk menjelaskan secara detail dan transparan kepada masyarakat, terkait proses penanganan Covid-19 selama ini,” ungkap Saidna, saat dihubungi koran ini, Minggu (28/6).

Anggota Legislatif (Aleg) PKS ini menilai, dari hasil wawancara dari kedua anak almarhum HK, maupun dari foto-foto almarhum yang telah beredar di media sosial selama proses penanganan di RSUD Haulussy, dirinya menduga, proses penanganan pasien Covid-19 di RSUD Halussy terkesan amburadul dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau protokol Covid-19.

“Kalau persoalan pasien HK divonis positif Covid-19, itu sudah clear dijelaskan. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa masyarakat atau pihak keluarga menjadi antusias untuk menghadang mobil jenazah. Kemudian dari hasil wawancara kedua anak almarhum, sampai foto almarhum yang beredar, maka saya menduga, pihak RSUD Haulussy tidak memperhatikan kondisi pasien. Atau bahasa kasarnya, penanganan amburadul,” sebutnya.

Dikatakan, yang patut dipertanyakan adalah bagaimana prosedur penanganan pasien Covid-19, terkhusus dengan kasus almarhum HK yang diketahui memiliki riwayat kanker. Karena sebelum pasien dirujuk ke RSUD Haulussy untuk operasi, sempat dirawat di RSUD Masohi.

“Ada informasi sebelum pasien di rawat di RSUD Halussy, sempat di rapid test dan hasilnya itu non reaktif atau negatif. Tapi sampai di rawat di RUSD Haulussy, almarhum kemudian positif. Bahkan dari foto-foto yang beredar, pasien terkesan ditelantarkan. Maka itu, saya pertanyakan mekanisme penanganan pasien Covid-19 dengan pasien (almarhum HK) yang memiliki riwayat kanker. Jangan sampai penanganan atau SOP dikedepankan untuk pasien Covid, sementara penanganan bagi pasien penyakit bawaan untuk kanker diabaikan,” heran dia.

Lebih parah lagi, lanjut Saidna, dari keterangan anak almarhum HK, almarhum sempat mengalami kelaparan saat dirawat di RSUD Halussy. Yang kemudian meminta makan, tapi tidak ada petugas maupun pihak rumah sakit yang memberikan makanan, sehingga sempat dibantu oleh keluarga pasien lain yang ada.

Untuk itu, dia meminta pihak RSUD maupun pihak Gugus Tugas untuk menjelaskan secara detail, bagaimana kondisi kanker almarhum HK selama dalam perawatan.

“Kalau betul pasien itu memiliki penyakit bawaan kanker, maka sebutkan kanker ataukah bukan. Karena sepengetahuan saya, namanya penyakit kanker itu rentan sekali. Katakanlah pasti energy terkuras, karena virus kanker semakin kuat. Maka butuh penanganan khusus. Dan kalau benar almarhum positif, harusnya pihak keluarga tidak boleh besuk. Makanya saya pertanyakan tim medis maupun pihak rumah sakit,” tandas Saidna.

Disinggung soal keluarga almarhum yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penghadangan mobil jenazah, anggota DPRD dua periode ini juga menilai, seharusnya pihak kepolisian tidak langsung melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut.

Bagaimana pun, katanya, para keluarga korban masih dalam suasana duka atas meninggalnya almarhum HK. Namun dirinya juga meminta, pihak tim medis maupug Gugus Tugas agar lebih transparan dalam penanganan pasien Covid-19 di Kota Ambon.

“Kita taat hukum, tapi kita minta kebijakan pihak penegak hukum. Karena ini orang lagi berduka. Mereka lagi kehilangan dan frustasi, tapi dihadapkan dengan persoalan hukum. Maka itu, pemerintah lewat Gugus Tugas dan juga tim medis harus transparan. Agar masyarakat lebih mendapat edukasi dari persoalan Covid-19 ini. Sehigga tidak ada kejadian yang serupa kedepan,” pintanya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon ini menambahkan, persoalan ini akan disampaikan kepada Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Ambon, untuk mengundang Dinas Kesehatan Kota Ambon maupun Gugus Tugas, untuk menjelaskan secara detail proses penanganan pasien Covid-19 di Kota Ambon.

“Kalau soal RSUD Halussy ini kan domainnya Pemerintah Provinsi. Tapi saya akan mendorong agar Pansus DPRD memanggil tim Gugus Tugas, terutama Dinas Kesehatan Kota, untuk menjelaskan secara detail ke DPRD. Tapi kita akan koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Kota selaku mitra,” tutup Saidna. (UPE)

Comment