by

Penegakan Perda Belum Maksimal

Ambon, BKA- Proses penegakan peraturan daerah (Perda) di kota Ambon, dirasa belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut diakui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Ambon, Josias Loppies, saat dihubungi koran ini, Jumat (17/7).

Ia menilai, penegakan perda yang dilakukan pihaknya memang belum secara maksimal. Akan tetapi, pihaknya telah melakukan sebisa mungkin untuk menegakkan peraturan yang ada kepada masyarakat.

Yang mana ada sekian perda yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ambon. Baik perda eksekutif usulan Pemerintah Kota maupun perda inisiatif dari DPRD. Salah satunya terhadap perda jam buang sampah.

Yang dinilai saat ini, kesadaran masyarakat sudah mulai sangat tinggi terhadap aturan jam buang sampah yang telah diatur dalam perda kota Ambon.

Dengan begitu, pihaknya yang melakukan penegakan terhadap pelanggaran bagi warga yang membuang sampah lewat dari waktu yang ditentukan, tidak terlalu banyak. Karena di lapangan pun masyarakat sudah mulai membuang sampah tepat pada waktunya.

Selain itu, untuk penerapan jam buang sampah tak hanya pihaknya selaku penegak Perda tapi ada juga instansi terkait yang terus mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Artinya mau bilang maksimal juga belum, karena masih banyak kekurangan. Tapi yang penting kita sudah berbuat sesuai tugas kita, dan penegakan perda ini dinamis. Jadi tidak mungkin mau bilang maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Satpol PP maupun pihak lain sementara fokus untuk penanganan pandemi Covid 19 yang di Kota Ambon. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut tidak dikesampingkan dan akan terus melakukan penegakkan perda ke masyarakat.

“Sementara ini Pol PP dan OPD terkait fokus penanganan Covid 19. Namun tugas penegakan Perda maupun peraturan kepala daerah tetap dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan fungsi Pol PP. Terkait jam buang sampah, masyarakat sudah semakin sadar terhadap kebersihan lingkungan. Dan itu juga untuk perda-perda lainnya,” pungkasnya.

Josias berharap, dengan adanya perda lainnya yang dibuat oleh pemerintah maupun DPRD berdasarkan kajian hingga uji publik, dapat ditaati dengan baik oleh masyarakat. (DHT).

Comment