by

Penempatan Guru Kontrak Berbasis Kebutuhan

Ambon, BKA- Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary menegaskan, mekanisme penempatan guru kontrak di tahun ini, harus berdasarkan analisa kebutuhan. Ini ditegaskan usai melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, di gedung DPRD Maluku, Karpan Ambon, Senin (22/2).
“Kenapa berbasis kebutuhan ? Karena evaluasi sebelumnya, penempatan guru kontrak selalu menyimpang,” beber Attapary.

Dijelaskan, salah satu indikator yang yang dipakai misalnya, sekolah yang siswanya diatas 300 orang tidak lagi mendapatkan tenaga guru kontrak. Sehingga penempatan ini diprioritaskan kepada sekolah yang jumlah siswanya dibawah 300.

Sebab, sambung dia, jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimiliki relatif kecil, dan belum bisa dimaksimalkan untuk membiayai guru-guru yang penugasan khusus atau guru honor tersebut.
Menurut dia, untuk tiap-tiap kabupaten/kota lainnya juga berbeda. DImana penempatan guru kontrak berdasarkan proporsonal jumlah sekolah, serta berdasarkan mata pelajaran. Dan jika ada sekolah yang guru kontraknya empat orang dalam satu mata pelajaran, maka dua guru tersebut ditarik dan ditempatkan disekolah lain.
Namun, mereka tidak bisa lagi mengajarkan mata pelajaran yang sama. Kalaupun masih ada kebutuhan guru, nantinya lewat guru penugasan atau guru honor dimaksud.

“Ini yang mau didistribusi secara adil. Sehingga masing-masing sekolah atau setiap sekolah diharapkan jumlah muridnya dibawah 300, bisa mendapatkan guru kontrak sesuai dengan kebutuhan sekolah, ” harapnya.
Terkait kapan direalisasikan, Attapary menambahkan, dinas terkait hingga saat ini masih terus meminta data-data dari pihak sekolah, untuk memproses penempatan guru kontrak itu.

“Jadi tetap proporsi antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Sehingga tidak ada lagi jumlah sekolahnya sedikit, tapi tenaga guru kontraknya lebih banyak dari kabupaten yang jumlah sekolahnya banyak,” pungkasnya, sembari menambahkan, soal upah guru kontrak juga sudah dibicarakan dan akan diseragamkan, dimana tidak ada lagi guru kontrak yang diupah dibawa Rp 1,5 juta. (RHM)

Comment