by

Penetapan Tersangka PLTMG Terkendala Covid-19

Ambon, BKA- Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk melakukan ekspos penetapan tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, terkendala wabah virus corona yang melanda Maluku.

Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E Oceng Ahmadaly, kepada BeritaKota Ambon, mengungkapkan, penetapan tersangka kasus PLTMG Namlea sampai sekarang belum dilakukan. Hal ini bukan karena suatu kesengajaan, namun karena merebaknya virus Corona di tengah masyarakat Maluku.

“Jadi kita memang terkendala karena corona ini,” ungkap Oceng, saat dicegat keluar dari kantor Pengadilan Negeri Ambon, Senin (27/4).

Mantan koordinator Kejati Maluku itu mengaku, semua bukti-bukti yang dikantongi jaksa dalam kasus PLTMG sudah lengkap. Tinggal agenda ekspos perkara saja.

Akan tetapi, saat ini karena terkendala Covid-19, jadi agenda harus tertunda. “Semua bukti sudah lengkap. Tapi begitulah, ini virus mematikan, sehingga tidak bisa kita buat apa-apa. Namun coba konfirmasi Kasi Penkum saja, biar beliau yang jelaskan secara detail,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, praktisi hukum di Maluku ramai-ramai angkat suara terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, yang hingga kini belum juga ada status jelas terkait penanganannya.

Antoni Hatane, praktisi hukum di Maluku ketika ditemui koran ini mengungkapkan, tidak ada alasan jika Kejati Maluku belum juga melakukan ekspos perkara untuk penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea.

Sebab kepastian hukum terkait perkara korupsi pengadaan lahan seluas 4,87 hektar, yang diduga dibeli PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku sebesar Rp 6.401.814.600 ini, belum juga ada hasil yang maksimal diketahui masyarakat. Padahal hasil audit dari kasus tersebut sudah diterima kejati Maluku.

“Yang pastinya, sebagai praktisi hukum, kita punya tugas pantau proses penegakan hukum di Maluku. Jika memang kasus tersebut belum dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, maka sudah pasti kinerja jaksa harus kita pertanyakan. Ini ada apa,” ungkap Hatane, kepada koran ini di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (16/4).

Sekertaris Peradi SAI DPD Maluku itu melanjutkan, selama ini, informasi yang berkembang dikalangan masyarakat, kalau penyidik Kejati Maluku berdalih akan melakukan penetapan tersangka, jika sudah menerima hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Hanya saja langkah ini belum juga disikapi Kajati Maluku, Yudi Handono, sehingga publik selalu merasa bingung terhadap penyidikan kasus yang dilakukan Kejati Maluku.

“Kalau seperti ini kan, publik pasti bingung, sebenarnya jaksa mau menunggu apa lagi, bukti-bukti semua sudah dipegang jaksa, makanya jika memang penyidik belum tetapkan tersangka, maka sekali lagi, kinerja penyidik harus kita pertanyakan,” tandas mantan Calon DPD RI ini.

Ditempat yang sama, praktisi hukum Hasan Umagap, kepada koran ini, mengatakan, Kejati Maluku harus konsisten dengan apa yang sudah disampaikan ke publik sewaktu kasus ini berkasnya di audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

“Jaksa harus konsisten. Kan hasil audit itu senilai Rp 6 miliar lebih sudah diserahkan dari BPKP ke penyidik Kejati. Maka kita tetap pertanyakan hal ini,” tandas Hasan, yang juga merupakan salah salah satu kuasa hukum penggugat dalam kasus ini.

Sebelumnya diberitakan koran ini, Moch Mukadar, pemilik sebagian besar lahan tersebut mengaku perkara tersebut dilaporkan pada Bulan Oktober 2018 lalu ke Kejati Maluku.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Pengadaan lahan ini diduga murni salah bayar atau total loss,” ungkap Mukadar.

Dalam surat pelepasan hak lahan itu, Ferry Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya.

Penjelasan tentang status tanah itu tidak dimasukan diduga disengaja. Sebab, lahan yang diakui Ferry Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak sendiri, tidak bisa diperjual belikan.”PLN juga semestinya jeli. Harusnya PLN tahu dan memahami mekanisme proses jual beli,” tambah Mukadar.

Perkara ini, tambah Mukadar, pernah dilaporkan ke Polda Maluku pada 29 Mei 2018 lalu tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan PLN UIP Maluku. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

Kasus itu terpaksa dilaporkan karena PLN UIP Maluku tidak memiliki itikad baik. Sebab, tanah yang dibeli tahun 2016 lalu itu, bukan milik Ferry Tanaya tapi Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar.

Kepemilikan tanah milik Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Ferry Tanaya. Dimana Ferry menderita kekalahan saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang di tolak tanggal 30 Mei 2017.(SAD)

Comment