by

Pengawasan Covid-19 Lemah

Ambon, BKA-Berbagai kebijakan pembatasan aktivitas dengan meningkatkan protokol kesehatan, terus dilakukan Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas Covid-19. Namun pengawasan terhadap penanganan serta pencegahan untuk memutus mata rantai Covid-19, dinilai lemah.

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PKB DPRD Ambon, Ary Sahertian, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (10/9). Menurutnya, dengan penerapan PSBB hingga PSBB Transisi tahap IV, Pemerintah Kota belum mampu mengembalikan Ambon ke zona orange akibat pengawasan yang lemah terhadap penanganan maupun pencegahan Covid-19.

“Kebijakan PSBB Transisi yang terjadi ini banyak masyarakat mengeluh. Karena sebagian diatur dengan baik tapi beberapa tempat publik tidak bisa diatur, seperti pasar. Ini konsekuensi bagaimana lembaga terkait termasuk Gugus Tugas mestinya melakukan pengawasan ketat. Apapaun bentuk PSBB Transisi itu, kalau pengawasan lemah maka tidak berjalan baik,” ungkap Sahertian.
Dijelaskan, yang perlu menjadi catatan Pemerintah Kota untuk memutus mata rantai Covid 19, yakni pengawasan ketat. Karena disamping menyarankan masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan tanpa memperkuat pengawasan, maka trend kasus terkonfirmasi positif Covid-19 akan tetap bertambah.

“Menurut saya, kita tidak tahu seperti apa soal virus yang mengendap ke orang lain atau berpindah sampai dinyatakan positif. Mestinya menjadi asumsi dan pikiran, apa yang menjadi langkah kita terbaik yang mesti dilakukan dalam proses pengentasan wabah ini. Kalau sekarang kesadaran sudah, tapi pengwasan tidak maksimal maka sama saja,” ujar dia.
Ia menyebutkan, proses pengawasan harus diperkuat agar pelanggaran yang terjadi pada tempat-tempat umum menjadi ukuran.

“Karena tentu masyarakat awam akan berpikir, bahwa pasar saja tidak mampu dikendalikan bagaimana yang lain. Dari proses itu, terakhir naiknya kasus bukan pada tempat umum tapi di kawasan perkantoran. Maka pengawasan dan pengaturan harus ditata ulang,” saran dia.

Anggota Komisi II DPRD Ambon ini mengaku, selaku ketua Fraksi PKB yang tergabung dalam Pansus Covid-19, akan mendorong persoalan ini saat rapat evaluasi dengan Gugus Tugas. Termasuk persoalan sebagian pasien terkonfirmasi positif, yang melakukan karantina mandiri di rumah tanpa pengawasan ketat serta perhatian dari Gugus Tugas.

“Ada banyak hal yang akan disampaikan. Termasuk persoalan pasien positif. Ada yang karantina di lokasi karantina, ada yang karantina di rumah. Tapi soal nilai anggaran yang diberikan sampai sekarang meraba-raba. Apa yang di rumah tidak dibayar atau tidak diperhatikan pemerintah, sementara yang di lokasi karantina ada yang dibayar. Dan ini menjadi keluhan warga karena karantina tidak dibayar,” bebernya.

Hal ini, kata dia, mestinya menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk kembali melihat cara penanggulangan pasien terkonfirmasi dengan baik. Karena jika berbicara memutus mata rantai wabah, tapi cara penanggulangan tidak mengena atau menyentuh sasaran, maka imbasnya besar.
“Karena karantina di rumah tidak jadi jaminan bahwa warga sektiar rumah tidak kena. Cuma mereka diberikan obat, tapi kalau di rumah pasti besentuhan dengan keluarga. Kalau pemerintah bijak, maka harusnya yang positif semuanya diisolasi di lokasi karantina. Tidak ada istilah karantina di rumah untuk yang positif,” pesannya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far Far menambahkan, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam suasan PSBB Transisi tahap IV ini. Yakni Pemerintah Kota jangan hanya fokus pada persoalan Covid-19 saja, melainkan harus berpikir mengedepankan persoalan kemanusiaan.

“Pemberdayaan ini sudah harus ada. Harus ada kestabilan ekonomi. Contoh, kemarin kasus pedagang Kota Jawa, sudah dua minggu lebih belum ada kejelasan dan langkah kongkrit dari Pemerintah. Bahkan kita sudah dua kali rapat dengan pedagang, tapi belum ada langkah kongkrit. Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana bisa PSBB jalan, tapi mengesampingkan hidup banyak orang. Harusnya ini menjadi prioritas pemerintah,” harap Far Far. (UPE)

 

Comment