by

Penggunaan Anggaran Corona Tidak Transparan

Ambon, BKA- Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon menilai, penggunaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas Covid-19 tidak transparan. Pasalnya, seluruh anggaran dari masing-masing instansi pemerintah yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 tidak pernah disampaikan.

“Sampai hari ini tidak ada transparansi dari Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas terkait penggunaan dana Covid-19. Karena anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid ini kan diambil dari masing-masing OPD, termasuk DPRD juga. Tapi tidak pernah disampaikan ke DPRD,” ungkap Anggota Fraksi Demorkat DPRD Kota Ambon, Julius Toisuta, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (20/7).

Menurut dia, harusnya Gugus Tugas menyampaikan rincian anggaran Covid-19 yang dialihkan dari APBD Kota Ambon senilai Rp 46 miliar lebih. Yang mana hingga pekan kemarin telah disampaikan oleh tim Gustu Kota Ambon, penggunaan anggaran Covid-19 sudah mencapai Rp 24 miliar lebih.
Yang mana tidak pernah disampaikan berapa besar anggaran yang dipotong dari masing-masing SKPD atau OPD lingkup Pemerintah Kota, termasuk DPRD Kota Ambon.

“Maka itu kita minta kalau memang ada OPD atau dinas terkait yang menggunakan dana ini (covid-19), harus transparan. Karena sudah mencapai 24 miliar lebih yang terpakai. Dan terpakai ini untuk apa-apa saja. Jika itu untuk JPS, bidang kesehatan maupun operasional harusnya dirincikan dan disampaikan. Minimal ada transparansi ke DPRD selaku perwakilan masyarakat,” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon ini mengaku, setelah dibahas secara internal fraksi, belum pernah disampaikan secara transparan seluruh anggaran Covid-19 yang telah digunakan Pemerintah Kota. Termasuk penggunaan anggaran selama pemberlakuan PSBB tahap I dan II hingga memasuki PSBB transisi saat ini.

“Jangan seperti kucing dalam karung, karena anggaran yang terpakai tidak pernah ada informasi. Harusnya disampaikan ke DPRD seluruh penggunaan anggaran itu untuk apa apa saja, termasuk penggunaan anggaran selama penerapan PSBB tahap I dan II sampai transisi,” sebut dia.

Ia menilai, Pemerintah Kota terkesan tertutup terhadap seluruh penggunaan anggaran. Baik untuk anggaran penanganan Covid-19 maupun bantuan anggaran gempa yang telah diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi korban gempa di kota Ambon sebesar Rp 35 miliar lebih.

Karena jika anggaran tersebut di simpan di bank maka ada bunga yang diperoleh Pemerintah Kota Ambon. Dan hal ini bahkan tidak pernah disampaikan pemerintah kota, sementara ini uang daerah milik masyarakat Kota Ambon yang harus disampaikan secara transparan kepada publik.

“Walikota harus informasikan itu, karena kita tidak mungkin diam. Sebab dana ini pergeseran dari OPD termasuk DPRD. Termasuk bantuan anggaran dana gempa yang sudah dicairkan BNPB sebesar 35,7 miliar harusnya dieksekusi ke masyarakat,” pungkas Toisuta.

Ia menambahkan, dari hasil tinjauan Komisi I di lapangan terhadap sejumlah bencana longsor yang terjadi belakangan ini akibat musim penghujan, banyak warga yang masih membutuhkan sentuhan pemerintah kota.

Hanya saja, kata dia, Pemerintah Kota lebih fokus dalam penanganan Covid-19 ketimbang bencana longsor yang terjadi. Sehingga diharapkan, masyarakat yang terdampak bencana longsor juga diperhatikan.

“Kemarin kita sudah tinjau dan temukan beberapa rumah warga yang longsor itu masih butuh terpal dan sentuhan lain dari masyarakat. Tapi kita lihat, pemerintah lebih fokus terhadap penanganan Corona disbanding bencana longsor dan lainnya. Maka itu kita minta pemerintah juga lebih maksimal tangani korban gempa. Jangan Covid dijadikan sebagai alasan,” tutup dia. (UPE)

Comment