by

Penggunaan Anggaran Covid-19 Tidak Transparan

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas Penangan dan Percepatan Covid-19 maupun Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Ambon, terkesan tertutup terkait penggunaan anggaran Covid-19. Pasalnya, data penggunaan anggaran Covid-19 yang baru disampaikan, hanya sampai 5 September 2020.


Beberapa kali ditemui, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena sebelumnya mengaku belum menerima data rinci dari Gustu Covid-19 kota Ambon. Namun setelah kembali melakukan rapat tertutup bersama Gugus Tugas Covid-19 beberapa hari kemarin, Wattimena mengaku, penggunaan anggaran Covid-19 untuk Kota Ambon telah terpakai sebesar Rp 39,1 miliar per tanggal 5 September 2020.

Sementara untuk data penggunaan anggaran Covid hingga kemarin, belum dapat diketahui. Wattimena berdalih, saat ini pembahasan anggaran APBD Perubahan sementara dilakukan. Termasuk membahas terkait penggunaan anggaran Covid-19 hingga kemarin.

Saat kembali ditemui di sela-sela pembahasan anggaran, Rabu (16/9), Wattimena mengatakan, terkait penggunaan anggaran Covid-19 untuk kota Ambon, datangnya dari pos anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 51 miliar.

Yang kemudian dialokasikan ke anggaran Covid-19 sebesar Rp 46 miliar. Dan yang telah terpakai untuk penanganan Covid-19 hingga 5 September 2020 lalu, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 39,1 miliar.

“Terkait penggunaan anggaran Bantuan Tak Terduga itu 51 miliar. Dialokasikan ke Covid 46 miliar. Terpakai sampai 5 September itu 39,1 miliar. Jadi masih tersisa. Maka itu, di pembahasan perubahan sementara dibahas. Apakah sisa dari anggaran itu masih mencukupi untuk penanganan covid sampai bulan Desember 2020,” terang Wattimena.

Politisi Gerindra ini menilai, seluruh anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan refocusing. “Ini semua bagian dari refocusing. Awalnya BTT itu 5 miliar ditambah 46 miliar yang untuk Covid. Sekarang 39,1 miliar,” terangnya.
Disinggung apakah Pansus mempunyai kajian terkait penanganan Covid-19 di Kota Ambon, Wattimena juga mengaku, Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon memiliki kajian tersendiri untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota sebagai masukan dalam penanganan Covid-19.

Namun Ia menilai, kajian yang dimiliki Pansus Covid-19 harus selaras dengan regulasi yang berlaku. Dan saat ini, bukan terkait regulasi saja yang harus diperhatikan, tetapi soal ketaatan masyarakat. Sehinga kebijakan yang dilakukan harus berimbas ke masyarakat.

“Sehingga muncul kluster baru ini karna memang kondisi mayarakat yang sebenarnya harus taat terhadap seluruh aturan yang diberlakukan. Kita punya kajian makaya kita lakukan pertemuan, dan didalam pertemuan sudah disampaikan analisa epidemoloigi. Terkait dengan kondisi covid-19 di Ambon,” sebut Wattimena.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengaku, penanganan Covid-19 di Kota Ambon hingga 5 Agustus telah menelan anggaran Rp 28,7 miliar, dari total Rp 46,9 miliar anggaran penanganan Covid-19. Diantaranya untuk aspek penanaganan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan faktor pendukung lainnya.

“Sebelumnya itu kan 22,4 miliar. Tapi yang pasti ada peningkatan. Karena selain rumah sakit, kita juga harus bayar hotel-hotel yang digunakan sebagai lokasi karantina. Dan saat ini terisa dua hotel untuk karantina, yaitu Everbright dan hotel Story. Termasuk Balai Diklat Pertanian,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A. G. Latuheru selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Dareah (TAPD) Kota Ambon, belum dapat ditemui karena masih melanjutkan rapat pembahasan anggaran dengan DPRD, hingga koran ini naik cetak. (UPE)

Comment