by

Penggunaan Rapid Test Harus Dievaluasi

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon disarankan lakukan evaluasi terkait penggunaan rapid test yang selama ini dipakai mendiagnosis seseorang reaktif virus Corona. Pasalnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Terawan Agus Putranto tidak lagi merekomendasikan rapid test karena dinilai tidak akurat.

Ketidakakuratan rapid test itu telah disampaikan Menkes lewat sejumlah media nasional yang sempat viral sejak pekan kemarin. Sehingga dinilai perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ambon, yakni berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan apakah penggunaan rapid test harus ditiadakan ataukah tidak.

Sebab, selain menjadi kewajiban bagi setiap pasien yang hendak menjalani rawat inap di seluruh rumah sakit, rapid test juga menjadi salah satu syarat bagi pelaku perjalanan yang hendak keluar kota. Sehingga dinilai membebani masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, dengan pernyataan Menkes tersebut, implementasinya harus sampai di tingkat daerah. Karena hingga kini, protokol kesehatan yang dijalankan di daerah tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penanganan Covid-19. Sehingga hal ini harus ditindaklanjuti masing-masing daerah, termasuk Kota Ambon.

“Soal rapid test yang disampaikan Menteri Kesehatan, sampai saat ini (kemarin) kan kota Ambon belum mendengarkan pernyataan lanjutan melalui dinas kesehatan terkait penggunaan rapid test itu. Maka hal ini harus dievaluasi, yakni berkoordinasi lewat Kementerian Kesehatan terkait penggunaan rapid test serta biaya besar yang dikeluarkan masyarakat untuk jalani rapid test mandiri,” ungkap Laturiuw, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Senin (27/7).

Anggota Komisi I DPRD ini menilai, sebelumnya telah fokus terhadap penerapan harga yang ditetapkan secara nasional senilai Rp 150.000 untuk rapid test mandiri. Namun dengan adanya pernyataan Menkes tersebut, Komisi telah lakukan rapat internal dan segera mengundang Dinas Kesehatan untuk mempertanyakan ketidakakuratan rapid test. Termasuk mengikapi pernyataan Menkes .

“Kebetulan siang tadi kita sudah bicarakan dengan komisi untuk segera memanggil Dinas Kesehatan, guna bicarakan soal poin-poin atau kebijakan yang nantinya ditempuh terkait pernyataan Menkes. Artinya bukan sekedar sampaikan poin-poin, tetapi esensinya harus disampaikan oleh dinas bahwa kenapa sampai ada penggunaan rapid test yang disampaikan untuk tidak dilakukan lagi,” terangnya.

Dikatakan, alasan Menkes terkait ketidakakuratan rapid test harus dipertanyakan pemerintah daerah untuk bisa mengambil langkah sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat.

Minimal, lanjut dia, Dinas Kesehatan Kota Ambon harus mengetahui alasan dari pernyataan yang disampaikan Menkes. Sehingga dapat dijelaskan kepada publik, terkait langkah yang diambil Pemerintah Kota.

“Jika itu menjadi keputusan secara nasional, tentu DPRD sangat mendukung. Dan ini harus disampaikan. Jangan sampai ketika masih diberlakukan, nanti masyarakat berpikir lagi bahwa itu sudah disampaikan. Maka ini akan kita pertanyakan, mungkin dalam pekan ini kita undang Dinas Kesehatan,” tutup Laturiuw.

Comment