by

Pengusaha Nilai Sri Mulyani Menteri dengan Kinerja Terbaik

Jakarta, BKA- Hasil survei lembaga riset Indikator Politik Indonesia mengungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai sebagai menteri yang memiliki kinerja terbaik. Survei tersebut dilakukan kepada 1.176 responden yang merupakan pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan 29 persen responden memilih Sri Mulyani sebagai menteri dengan kinerja paling baik.

“Disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 25 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebesar 18 persen,” ucapnya, Kamis (23/7).
Selain itu, pelaku usaha mengakui jika kinerja Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sesuai harapan dan sangat sesuai harapan, yakni 61,4 persen. Diikuti kembali oleh Erick di posisi kedua sebesar 57,7 persen dan Prabowo 57,6 persen.

“Sementara kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dinilai paling sangat tidak sesuai dan tidak sesuai dengan harapan, yaitu 32,1 persen” katanya.

Untuk diketahui, survei dilakukan kepada 1.176 pelaku usaha dari tujuh sektor. Indikator Politik Indonesia memilih ketujuh sektor tersebut lantaran menyumbang sekitar 69,67 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menariknya, jika dilihat per sektor, tampak jika pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik sebesar 41 persen. Edhy bahkan mengalahkan penilaian Sri Mulyani yakni 34 persen.

“Di sektor perikanan paling baik kinerjanya Pak Edhy. Jadi Bu Sri Mulyani kalah menurut evaluasi pelaku usaha,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai sosok Edhy mampu mendengarkan masukan dari pengusaha.

“Kadin mencoba netral dan objektif, Pak Edhy itu mau mendengar semua masukan dan mencari jalan keluar solusi apa yang bisa diterapkan, apalagi kondisi covid-19 sekarang,” tuturnya.

Sosok Edhy sempat mendapatkan kontroversi usai membuka keran ekspor benih lobster. Edhy mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang diterbitkan Susi Pudjiastuti pendahulunya.

Pencabutan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan kepada responden dari sembilan provinsi yang menyumbang 74,7 persen PDB Indonesia. Meliputi, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan TImur, Banten, dan Sumatera Selatan.

Pengumpulan data sendiri dilakukan melalui wawancara telepon kepada masing-masing responden. Periode survei berlangsung dari 29 Juni hingga 11 Juli 2020. (INT)

Comment