by

Penyaluran BRLH di Aru Diduga Bermasalah

Ambon, BKA- Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) yang merupakan Program Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Aru, diduga bermasalah.

Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru itu diduga tidak tepat sasaran, karena ada penerima bantuan rumah yang fisiknya masih kuat, bahkan ada warga yang memiliki tempat tinggal yang layak huni, namun menerima bantuan tersebut.

Disisi lain, ada warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni, malah tidak mendapat bantuan tersebut.

Penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran itu pun dikeluhkan warga berpenghasikan rendah di Kota Dobo. Kepada BeritaKota Ambon, Selasa (28/7), mereka mengaku sangat kecewa dengan sistim penyaluran bantuan rumah layak huni oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru tersebut.

Menurut warga, ada dua kemungkinan yang diduga terjadi dalam penyaluran bantuan tersebut. “Pertama, proses verifikasi yang dilakukan tidak cermat di lapangan. Kedua, kemungkinan ada intervensi oknum pejabat tertentu untuk meloloskan penerima bantuan, meskipun tidak memenuhi syarat. Jadi kami duga ada KKN disini,” ungkap SA dan SW.

Contoh, lanjut mereka, rumah milik YK yang berada di kelurahan Siwalima, jika dibandingkan dengan rumah AB yang berada di kelurahan yang sama, maka sangat jauh berbeda. YK menempati rumah tidak layak dihuni, tetapi tidak mendapat bantuan rumah. Sedangkan AB yang rumahnya layak huni, menerima bantuan.

“Nah, dengan cara seperti ini, terlihat jelas tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memperifikasi data penerima bantuan rumah layak huni di daerah ini tidak jujur, tidak serius dan tidak cermat dalam bekerja di lapangan,” kesal mereka.

Untuk itu, mereka meminta kepada Bupati Kepulauan Aru agar memanggil Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Umar Londjo, untuk memberikan penjelasan terkait bantuan tersebut.

“Kami minta Bupati panggil Kadis Perumahan dan Permukiman, supaya dimintai keterangan, kenapa sampai tim pendataan bantuan di Aru ini salah sasaran,” tandas mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh BeritaKota Ambon dari sumber terperca, menyebutkan, bantuan rumah layak huni itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Dak) tahun anggaran 2016 dengan nilai Rp 15 miliar.

Sebelum Dinas Perumahan Rakyat dimekarkan, dana tersebut mengendap di DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan tidak dapat direalisasikan sampai tahun anggaran 2016 berakhir.

Karena dana tersebut tidak direalisasikan, maka dikenakan denda finalti sebesar Rp 3 miliar. Sehingga dana yang tersisa sebesar Rp 12 miliar. Dana itu disimpan di rekening kas Pemkab Kepulauan Aru.

“Jadi setelah gagal penyaluran ditahun 2016, sisa dana Rp 12 miliar itu diharapkan bisa tersalur di tahun 2017. Namun, ternyata yang diharapkan tak kunjung tiba, karena tidak dimasukan dalam pembahasan APBD murni tahun anggaran 2017;” jelas sumber itu.

Karena tidak dimasukan dalam pembahasan APBD murni tahun anggaran 2017, lanjut sumber, dana tersebut kemudian mengendap direkening Pemkab Aru, menunggu sampai pembahasan APBD perubahan, barulah dibahas dan dimasukkan dalam DIPA Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, dengan nilai Rp 12 miliar.

Alhasil, tambah sumber, setelah ditetapkan didalam APBD Perubahan 2017, dana tersebut dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru.

Fatalnya, dana bantuan yang dialihkan dari dua dinas sebesar Rp 12 miiar itu pun tak utuh. Karena terjadi pemotongan sebesar Rp 600 juta untuk operasional. Sehingga sisa dana Rp 11,4 miliar yang disalaurkan kepada rakyat.

“Sudah begitu, dalam penyalurannya pada tahun 2018, disinyalir 15 persen dari total penerima bantuan memiliki rumah layak huni Mereka diberi bantuan bangun rumah baru dengan biaya Rp 35 juta. Kemudian 35 persennya diberi bantuan rehap berat. Padahal fakta dilapangan, rumah mereka fisiknya masih kuat dan hanya bisa diberi bantuan rehap ringan. Sementara 50 persen penerima yang benar-benar miskin dan menempati rumah gubuk reot, hanya diberi bantuan rehap ringan,” ungkap sumber. (WAL)

Comment