by

Perangi Pencurian Ikan, DKP Perkuat SDM

Ambon, BKA- Perangi aksi pencurian dan pengeboman ikan di perairan Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, perkuat personil lewat peningkatan sumber daya manusia (sdm) para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Peningkatan sdm lewat pendidikan dan pelatihan personel pengawas sumber daya kelautan dan perikanan PPNS, itu karena potensi laut Indonesia khsusunya Maluku terganggu akibat ancaman dari Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing atau kegiatan perikanan melanggar hukum.

Hal ini ditegaskan, Kepala DKP Maluku, Abdul Haris kepada awak media di gedung DPRD Karpan Ambon, Rabu(20/1). Diakuinya, DKP Maluku telah menyiapkan puluhan personil PPNS untuk mengatasi pelanggaran di lapangan.

“Kami di dinas ada rapat pengawas jumlahnya 26 orang. Awalnya 30, tapi ada yang sudah pensiun. Kemudian kita tingkatkan lagi SDM yaitu PPNS, tugasnya mengatasi pelanggaran dilapangan. Sehingga PPNS lah yang bertugas untuk melakukan penyeledikan. Itu ada sekarang 30 plus empat. Karena dulu kita pernah diklat 31, karena dalam perjalanan ada yang pensiun, ada yang pindah dan ada yang meninggal. Sehingga tinggal 34 dan kami baru melatih lagi 30 orang PPNS, jadis sekarang ada 34 selain pengawas perikanan ada PPNS perikanan,” terang Haris.

Dituturkan, dengan patroli bersama dari sisi pengawasan yang melibatkan pengawas perikanan PPNS DKP Maluku dan UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pusat, dengan menggunakan sarana pengawasan Kapal Hiu Macam milik PSDKP.

“Kami punya kapal-kapal pengawasan ada, tapi kapalnya kecil yang jumlahnya ada lima unit kapal. Yakni Banda Sea, Seram Sea, Buru Sea, Leti Sea dan Babar Sea. Tapi karena itu ukuran kecil pengawasannya hanya di wilayah pesisir. Tapi kalau sudah diatas 12 mil, itu harus menggunakan kapal Hiu Macam milik SKDKP,” jelasnya.
Bukan hanya PPNS, lanjut Haris, pihaknya juga membentuk kelompok masyarakat pengawas (Popmaswas) yang pembentukan itu dilakukan masyarakat sendiri atas kesedaran sendiri yang pembentukannya sudah sekitar 54 Popmaswas di Maluku.
“Kita bentuk lagi Popmaswas, kita juga dorong mereka untuk mereka membentuk sendiri. Jadi bukan kita, tapi masyarakat atas kesadaran mereka sendiri,” tukasnya.
Haris berharap, masyarakat dapat melakukan pengawasan sendiri secara internal di wilayah masing-masing. Dan DKP pun telah mendorong lewat berbagai program sosialisasi. Namun semuanya terpulang pada kesadaran masyarakat. Karena menggunakan bahan peledak seperti bom ikan dapat membahayakan diri sendiri dan bisa merusak terumbuh karang akibat dari ledakan bom.

Sama hal dengan menggunakan bahan kimia, seperti potasium sianida dan bahan racun kimia lainnya. Yang secara penggunaan dapat mematikan bibit ikan maupun pun telor ikan, yang mengalami dampak pada penggunaan racun ikan.
“Yang secara alami orang Maluku bilang, Bore dan Tuba. Itu jenis racun ikan yang dapat merusakan benih-benih ikan. Semua kita sudah lakukan sosialisasi, tapi semua kembali ke kesadaran masyarakat sendiri,” ucapnya.

Haris mengakui, kalau sejauh ini dalam pengawasan yang dilakukan Popmaswas banyak ditemukan warga yang mencari ikan dengan menggunakan bom ikan. Meskipun tidak bisa dijelaskan secara detail, lantaran semua hal itu terjadi di beberapa kabupaten/kota.

Namun dalam penegasan DKP, baru bersifat pembinaan. Dengan catatan, jika ditemukan melakukan hal yang sama, maka akan diserahkan ke proses hukum.
“Sejauh ini dalam pengawasan Popmaswas banyak ditemukan masyarakat menggunakan bom ikan. Tapi kita hanya masih memberi pembinaan, agar bisa menyadari. Jika kedepatan dua kali melakukan yang sama, berarti kita langsung prsoses. Karena kita punya PPNS, tapi yang kedepan mereka baru melakukan sekali,” tutupnya. (RHM)

Comment