by

Perkiraan Potensi Covid-19 Capai 8.000

Ambon, BKA- Dinas Kesehatan Provinsi Maluku memprediksi puncak penyebaran Covid-19 di Maluku terjadi di Juni 2020. Namun angka yang diprediksi tidak tanggung-tanggung, bisa mencampai angka 8.000 orang yang terpapar.

“Itu perhitungannya menggunakan angka Rnol (R0). Kalau di dalam paparan kami itu, tapi ini namanya perkiraan ya. Kalau nanti puncak-puncaknya, ada satu yang meninggal, itu berarti ada 100 orang lebih yang belum terkonfirmasi. Sebaliknya kalau ada pasien positif satu dengan Rnol-nya 3, itu artinya akan menjangkitkan tiga orang. Kalau sekarang ini, kita ada 520 orang. Kalau dipangkatkan 3, maka berapa banyak. Maka sebanyak itulah yang nantinya terpapar,” terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh, saat menerima kunjungan tim 1 pengawasan Covid-19 DPRD Maluku, di aula Dinkes Provinsi Maluku, Kamis(18/6).

Kadis kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh

Terpapar Covid-19, terangnya, bukan berarti orang tersebut akan menjadi pasien. Namun yang jelas virus itu telah masuk ke tubuh orang itu, tergantung imun tubuh, apakah akan menunjukkan gejala sakit sehingga menjadi pasien atau tidak menunjukkan gejala sama sekali.

Pontoh menjelaskan, sejak virus itu pertama kali muncul di Maluku dan setelah terkonfirmasi pasien 01 positif Covid-19, pihaknya langsung melakukan kajian dan analisis jangka panjang penyeberan Covid-19 di Maluku.

Setelah dihitung, angka prediksinya bisa mencapai 8000 orang yang terpapar virus itu saat puncaknya sekitar Juni 2020. “Jadi angka yang tadi disebut, hanya prediksi,” ungkapnya.

Dia mengingatkan kembali, capaian angka prediski tersebut berdasarkan perhitungan Rnol sebagai acuan angka infeksi.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di Maluku dengan berbagai cara teknis penanganan.

Mantan Direktur RSUD Tulehu ini, juga menjelaskan soal pemberlakukan PSBB yang diberlakukan Pemerintah Kota Ambon, harus lebih dititikberatkan pada aturan, disiplin dan sanksi, baik teguran ringan dan berat, tapi tidak dalam kategori sanksi pidana.

Namun semua harus diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu, agar masyarakat lebih paham betul dengan sitim pemberlakukan yang diterapkan Pemkot Ambon.

Dari sisi kesehatan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinkes Pemkot Ambon. Tapi sampai sekarang, dia belum menerima konsep dari Dinkes Pemkot Ambon terkait apa yang akan diterapkan dalam PSBB nanti.

“Kita kan juga perlu tahu, sejauh mana programnya yang akan diterapkan dalam PSBB. Tapi prisipnya, kita tetap akan mendukung semuanya,” pungkasnya. (RHM)

Comment