by

Pertanyakan Perwali, Pemuda Jazirah Temui Sekkot

Ambon, BKA- Perwakilan Pemuda Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, menumui Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon A. G. Latuheru, Jumat (5/6). Mereka mempertanyakan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 tahun 2020, terkhusus pasal 16 tentang Pembatasan Masuk di Wilayah Kota Ambon.

“Kedatangan kami untuk menanyakan bagaimana implementasi Perwali nomor 16, terkhusus pasal 6. Yang tentunya sangat berdampak bagi warga Jazirah Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu yang beraktifitas di wilayah Kota Ambon,” tandas salah satu anggota Pemuda Jazirah, Syarif Pelu, di ruang rapat (Sekkot) Ambon.

Menurut Pelu, pada pasal 6 dalam Perwali tersebut cukup memberatkan warga Maluku Tengah yang beraktifitas di wilayah administrasi Kota Ambon.

“Bagi para pedagang yang berjualan, para pelajar dan mungkin juga pegawai atau karyawan swasta yang tinggal di wilayah Maluku Tengah, sangat berdampak bagi mereka. Karena setiap hari harus mengurus dokumen-dokumen untuk bisa masuk dan beraktivitas di Kota Ambon,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Latuheru yang juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan dan Pencegahan Covid-19 Kota Ambon menjelaskan, ada pengecualian untuk wilayah Maluku Tengah yang terhitung masih berada dalam satu daratan dengan kota Ambon. Diantaranya kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu.

Yakni dengan menunjukkan identitas diri maupun dokumen berupa surat keterangan dari kelurahan atau desa, serta keterangan kesehatan yang diterbitkan pada puskesmas setempat.

“Ada pengecualian dalam penerapan dari pasal 6 dimaksud. Contoh, untuk memasuki wilayah kota Ambon, mereka hanya diminta menunjukkan dokumen surat keterangan kelurahan atau desa dan keterangan kesehatan yang diterbitkan puskesmas asal, disertai kartu identitas. Surat keterangan tersebut akan berlaku selama 14 hari kedepan. Dan mereka tidak perlu lakukan rapid test, karena surat keterangan kesehatan sudah cukup. Rapid test hanya bagi warga di luar tiga Kecamatan itu,” tegas Latuheru.

Untuk hal lain, lanjut dia, seperti pembatasan moda transportasi dengan memberlakukan sistem ganjil genap, semuanya akan diberlakukan sama ketika masuk dalam wilayah Kota Ambon.

“Bagi angkot dari Maluku Tengah yang memang jalurnya melewati wilayah Kota Ambon, wajib mengikuti aturan ganjil genap. Dan untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum, tetap dengan pembatasan maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan,” imbuhnya.

Dia menekankan, aturan tersebut nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Ambon, sebagai penjabaran dari Perwali nomor 16 tahun 2020.

“Akan dikeluarkannya nanti SK Walikota yang menjelaskan secara detail hal-hal yang belum diatur dalam Perwali nomor 16. Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi (kemarin),” ujarnya.

Dengan penjelasan itu, para perwakilan Pemuda Jazirah berjanji akan membantu mensosialisasikan Perwali nomor 16 tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu. (DHT)

Comment