by

Pertanyakan Relokasi, Pedagang Mengadu ke DPRD

Ambon, BKA- Sejumlah pedagang Gedung Putih Mardika, kembali mengadu ke DPRD Kota Ambon. Mereka mempertanyakan ratusan kios di pasar Apung, yang diduga telah dijual oleh Disperindang Kota Ambon kepada para pedagang lain untuk ditempati.

Pasalnya, hingga saat ini ratusan pedagang Gedung Putih masih terkatung-katung dan belum mendapatkan lokasi baru untuk berjualan, pasca pembongkaran lapak untuk revitalisasi pasar Mardika di tahun 2020 lalu.

Padahal, sesuai janji Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon sebelumnya Piet Lewol, ratusan lapak yang disiapkan di pasar Apung akan ditempati oleh sebagian pedagang dari Gedung Putih.

Faktanya, ratusan lapak telah dijual kepada pedagang lain untuk ditempati. Sementara ratusan pedagang Gedung Putih belum mendapatkan tempat untuk berjualan hingga saat ini.


“Penempatan pedagang Gedung Putih di pasar Apung, rencana relokasi itu 336 kios. Sementara jumlah pedagang di Gedung Putih jumlahnya 599 kios. Karena kurang, kita hanya minta 270 kios saja untuk pedagang Gedung Putih, supaya yang punya 2-3 kios cukup dapat 1 kios saja. Ternyata kios-kios di pasar Apung ini sudah dijual ke pedagang lain. Tidak tahu harganya berapa,” ungkap Sapia, salah satu pedagang Gedung Putih, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Rabu (20/1).

Disebutkan, dari sekian pedagang yang direlokasi ke tiga pasar yang disiapkan Pemerintah Kota lewat dinas terkait, sebagian pedagang belum diundi untuk mendapatkan tempat baru. Diantaranya para pedagang Gedung Putih.

“Kalau yang di Gedung Putih itu rencana ke pasar Apung, tapi sampai sekarang belum karena belum diundi. Katanya ada masalah kios yang sudah dibangun sudah terjual. Katanya Kadis lama sudah sudah dijual dan tidak bisa masuk lagi. Dan menurut Ibu Lina yang Kabid Pemasaran itu, katanya sudah terjual 200 sekian kios, dan tinggal 114 tempat. Katanya jual ke pedagang lain, bukan pedagang Mardika. Pedagang siapa saja. Padahal, itu keputusan walikota itu gratis,” beber Sapia.

Dijelaskan, persoalan ini sudah dilaporkan ke Sekkot Ambon, A. G. Latuheru dan Piet Leuwol selaku kepala Disperindag lama. Dan dijanjikan, bahwa ratusan pedagang Gedung Putih yang belum mendapatkan tempat, akan disiapkan lokasi untuk berjualan. Sayangnya, hingga kemarin janji tersebut belum ditepati. Dan ratusan pedagang Gedung Putih masih terkatung-katung.

“Sekot dan Kadis lama sudah sepakat akan tempatkan kita di lokasi baru. TApi sampai saat ini belum ada tindaklanjut. Karena sudah terjual habis. Dan kita terkatung-katung. Pelanggan kita banyak yang tahu bahwa kita tidak lagi berjualan di Gedung Putih, lalu nasib kita bagaimana ? kita jgua bingung mau berjualan di mana,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far mengaku, komisi II belum bisa memanggil Disperindag Kota Ambon untuk mempertanyakan dugaan jual beli lapak di pasar Apung. Sebab, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy baru saja melakukan perombakan birokrasi terhadap sejumlah pejabat yang ada. Bahkan masih tersisa sejumlah jabatan yang belum ditempati.

Sehingga harus menunggu hingga ada Kepala Disperindag Kota Ambon yang baru, untuk kemudian mengevaluasi dugaan penjualan lapak serta ratusan lapak yang dijanjikan Disperindag Kota Ambon.

“Memang tadi (kemarin) ada sebagian pedagang mengadu ke DPRD terkait soal kios-kios yang diduga telah dijual Disperindag. Kita mau panggil kepala bagian tapi takut imbasnya nanti ke kebijakan yang diambi. Makanya kita sepakat sampai ada kadis baru, baru kita tuntaskan,” terang Far Far.

Politisi Perindo ini menilai, nanti persoalan ini akan dirapatkan secara internal kemudian akan mengundang semua pihak terkait untuk mempertanyakan dugaan penjualan lapak dan rencana relokasi pedagang untuk mempercepat revitalisasi pasar Mardika. Sehingga ada kepastian terhadap nasib ribuan pedagang di pasar Mardika.

“Pastinya sekarang kita (komisi) belum bisa adakan rapat dolo terkait pedagang pasar ini, karena walikota belum lantik mereka. Dan sekarang cuma Plt (pelaksana tugas). Plt kan punya kewenangan terbatas, takutnya timbul masalah. Jadi kita sudah sepakat tunggu sampai pelantikan definitif dulu baru proses kembali aduan pedagang itu,” tutup dia. (UPE).

Comment