by

Petugas Setujui 2.271 SKKM

Ambon, BKA- Hingga kemarin, sudah ada 2.271 Surat Keterangan Keluar Masuk (SKKM) yang telah disetujui oleh petugas yang berada di Posko Utama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Balai Kota Ambon.

Jubir Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Ambon, Joy Adriaansz mengaku, total SKKM yang telah masuk hingga kemarin mencapai 2.905. Yakni yang telah disetujui sebanyak 2.271, ditolak mencapai 613 SKKM, sementara belum di proses 21 SKKM.

Dari 2.271 SKKM tersebut, karena masyarakat yang hendak masuk maupun keluar kota Ambon memiliki alasan yang mendesak, sehingga tidak ada alasan bagi pihaknya menolak.

“Sebagian besar surat yang masuk di posko dan yang disetujui karena alasan perjalanan untuk kepentingan yang mendesak dan penting.

Termasuk kepentingan kegiatan kedinasan penanganan Covid-19,” terang Joy, kepada wartawan di Posko Utama PSBB, Senin (29/6).

Dengan begitu, masyarakat yang surat keluar masuknya telah disetujui dapat melakukan aktivitas maupun bepergian ke Ambon maupun luar Ambon.

Sementara untuk SKKM yang ditolak sampai dengan kemarin, lanjut dia, karena alasan dari masyarakat yang mengajukan surat permohonan tidak terlalu mendesak. “Dari 613 SKKM yang di tolak karena perjalanan yang sifatnya urusan keluarga untuk mengunjungi keluarga. Dan sifatnya tidak terlalu penting dan mendesak sehingga di tolak,” ujarnya.

Untuk persyaratan pengurusan SKKM Ambon yakni e-KTP, SKKM, dan surat keterangan tes cepat nonreaktif yang dikeluarkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Waktu berlaku SKKM kota Ambon yakni hingga berakhirnya penerapan PSBB pada 5 Juli 2020.

“Lewat dari 5 Juli 2020, surat keterangan tidak berlaku lagi. Tujuan perjalanan yang terbanyak yakni Makassar, Namlea, Piru, Masohi dan Jakarta,” tambahnya.

Untuk itu, masyarakat dihimbau agar memahami apa yang dilakukan oleh Pemkot Ambon dalam penerapan PSBB. Karena sifatnya bukan melarang tetapi membatasi perjalanan.

“Hingga waktu 14 hari ini kita berikan kesempatan bagi tim medis melacak area yang menjadi pusat penularan Covid-19. Sehingga pelacakan bermanfaat ketika masyarakat berada di rumah,” ujarnya.

Menurut Joy, pihaknya tidak membatasi warga Kota Ambon untuk keluar karena akan berbahaya bagi masyarakat yang berada di zona hijau. Pasalnya Kota Ambon sendiri sudah masuk dalam zona merah penyebaran covid 19.

“Kalau kita tidak mencegah masyarakat ini keluar misalnya ketemu dengan keluarga yang ada di kecamatan Leihitu, Leihitu Barat maupun Salahutu maupun daerahnya masuk zona hijau. Itu berarti kita tidak sayang masyarakat yang ada di daerah sana,” tutup dia. (DHT)

Comment