by

PH Kasus RMS Akan Hadirkan Ahli Hukum Internasional

Ambon, BKA- Penasehat Hukum (PH) tiga terdakwa dugaan makar RMS, masing-masing terdakwa Simon Viktor Taihittu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina, akan menghadirkan dua pakar hukum internasional untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Ambon.

Dua pakar hukum internasional yang akan didatangkan, yakni, Prof. Erick Brabendere dari Universitas Leden Belanda dan Prof. Egens dari Universitas Dublin di Irlandia.

Selain dua pakar hukum internasional, PH ketiga terdakwa RMS itu juga berencana menghadirkan saksi ahli hukum tata negara dari Unpatti Ambon, Prof. Mon Nirahua, saksi hukum pidana dari Unpatti, Prof. Jon Pasalbessy, serta Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Upaya tersebut dilakukan oleh PH ketiga terdakwa itu untuk membantu kliennya mereka, setelah eksepsinya ditolak oleh majelis hakim pada persidangan sebelumnya.

Salah satu (PH) tiga terdakwa dugaan makar RMS, Semuel Waileruly, kepada Beritakota Ambon, mengungkapkan, upaya untuk menhadirkan para saksi ahli sesuai bidang keilmuwan masing-masing itu dilakukan mencari kepastian hukum terhadap kliennya.

“Enam saksi ahli ini akan merincikan tupoksi mereka masing-masing terkait perkara RMS dipersidangan lanjutan nanti. Misalnya, dua saksi ahli hukum internasional akan menjelaskan soal RMS, karena mereka pernah diundang PBB untuk menjelaskan masyarakat adat dan status kebangsaan orang Maluku, yakni, apakah orang Maluku ini merupakan bangsa Indonesia atau bukan. Kemudian saksi ahli Prof Mon Nirahua dari Unpatti akan menjelaskan tentang RMS dari sisi hukum tata negara, sah sebagai negara atau tidak. Kemudian saksi hukum pidana Jhon Pasalbessy, menjelaskan perbuatan tiga terdakwa itu perbuatan makar atau tidak. Sedangkan saksi ahli Direktur Amnesti Internasoinal Indonesia, dia akan menjelaskan perbuatan tiga orang itu tidak makar. Dan kalau bukan perbuatan makar, lalu mereka ditahan, maka pelanggaran HAM telah negara lakukan terhadap mereka,” jelas Waileruly, di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (29/7).

Menurut dia, perbuatan yang dilakukan ketiga terdakwa sama sekali tidak ada urusan dengan kasus makar, karena tidak ada perbuatan penyerangan dan kekerasan.

“Kita juga minta ahli-ahli dari Indonesia yang bisa membuktikan RMS itu adalah separatis, supaya keahlian mereka itu bisa diuji dari sisi analisa ilmiah. Kita mau seperti itu agar supaya kedepan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena kasus-kasus seperti ini membuat masyarakat bingung,” ucapnya.

Ditanya soal video ajakan ketiga terdakwa yang beredar di media sosial, dirinya mengaku belum tahu ada video tersebut atau tidak. Jika memang ada, berarti perbuatan mereka baru sebatas himbauan. Tidak ada penyerangan dan kekerasan.

“Kalau memang video itu ada, itu hanya sebatas himbauan. Sebab Makar itu harus dibuktikan lewat penyerangan dan kekerasan disitu,” tegasnya.

Dia melanjutkan, sesuai dengan pasal 110 KUHP ayat 4 menyebutkan, perubahan sistem ketatanegaraan suatu negara itu tidak bisa dihukum kalau hanya dilakukan sebatas penyampaian pendapat.

“Dan yang mereka lakukan itu kan seperti itu. Pasal itu kan menyebutkan kalau tidak bisa dihukum orang, kalau hanya berpendapat. Sekali lagi, perbuatan makar berarti harus ada terjadi kekerasan dan penyerangan,” tandasnya.

Untuk diketahui, persidangan lanjutan kasus RMS yang berlangsung, Rabu (29/7), ditunda Ketua Majelis Hakim Ahmad Hukayat, dan dua hakim anggota lainnya, sebab saksi yang dihadirkan JPU Augustina Ubleeuw, berhalangan. Sehingga akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

Sebelumnya diketahui, dalam dakwaan JPU Kejati Maluku, Augustina Ubleeuw, tindak pidana yang dilakukan tiga terdakwa yang mengaku petinggi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan (FKM-RMS), pada Sabtu (25/4), menerobos masuk ke Polda Maluku dengan membawa bendera RMS sembari berteriak “Mena Muria”.

Hal itu dilakukan ketiganya sekitar pukul 15.45 WIT di markas Polda Maluku yang berada di Jalan Rijali No1, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Ketiganya diketahui, yakni, Simon Viktor Taihittu (56), pekerjaannya wiraswasta. Ia mengaku kepada penyidik adalah warga Batu Gajah dan juga warga Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam FKM-RMS, ia selaku juru bicara.

Terdakwa Abner Litamahuputty alias Apet (44), warga Kudamati, Lorong Rumah Tingkat. Pengangguran. Di FKM-RMS, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Perwakilan Tanah Air.

Kemudian terdakwa Johanis Pattiasina (52), warga Kayu Tiga, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, ini adalah ASN pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Maluku. Sebelumnya ia bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Jabatannya di FKM-RMS selaku Sekretaris Perwakilan Tanah Air.

“ Ketiganya diancaman melanggar pasal Pasal 106 KUHP, Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pasal 160 KUHP tentang Menghasut,” tandas JPU.(SAD).

Comment