by

PH “Ngotot” Aset Farrahdhiba Harus Dikembalikan

Ambon, BKA- Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Farrahdhiba Yusuf alias Fara bersikeras agar sebagian aset-aset milik kliennya harus dikembalikan.
Tim PH Fara beralasan, karena didalam amar tuntutan JPU, tidak diuraikan aset-aset klien mereka sebelum tindak pidana pembobolan uang BNI Cabang Utama Ambon itu terjadi. Melainkan JPU menggabungkan semua aset yang bersangkutan, termasuk aset orangtuanya.

Salah satu PH Fara, Adward Diaz, mengatakan, tindak pidana yang terjadi dalam kasus pembobolan uang BNI terjadi pada tahun 2018 sampai 2019. Sedangkan aset-aset yang dimiliki Fara sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Karena itu, kita minta agar aset-aset milik dia (terdakwa) supaya dikembalikan, karena ada warisan milik ayah terdakwa juga disita JPU,” jelas Diaz, dalam nota pledoi yang dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, dibantu Jefry S Sinaga dan Benhard Panjaitan sebagai Hakim Anggota, pada sidang yang digelar, Selasa (4/8).

Selain itu, uraian unsur subsider dakwaan kedua terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang masuk dalam amar tuntutan JPU, kata Diaz, sebenarnya tidak terbukti.

Alasannya, ketika saksi ahli yang dihadirkan JPU dipersidangan, tidak mampu menerangkan soal bagaimana caranya harta itu didapat dari hasil korupsi. Kemudian, uraian ahli harus memilah, mana itu barang-barang hasil korupsi dan barang-barang bawaan.

Kendati begitu, lanjutnya, kliennya tidak bisa dipungkiri telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ancaman JPU, yang diancam dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Namun Fara tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Kita memang tidak pungkiri kalau Fara melakukan tindakan korupsi. Tapi menurut hemat kami, Fara hanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 3 UU Tipikor,” jelasnya.

Tim PH Fara juga mempertanyakan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh klien mereka yang mencapai Rp 49 miliar lebih, serta lamanya hukuman yang digancarkan. Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, terkait uang pengganti dan ancaman besarnya hukuman, telah diatur, kalau korupsi kerugian negara nilainya lebih dari Rp 1 milair sampai Rp 100 miliar, maka ancaman hukumannya selama 13 sampai dengan 16 tahun penjara. Tapi dalam kasus ini, klien mereka dituntut selama 20 tahun penjara.

“Jadi kita juga punya dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI, yang mengatur soal klasifikasi-klasifikasi besarnya nilai kerugian negara. Dan dasar hukum inilah kita sampaikan dalam nota pledoi ini, semoga menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia,” jelas Diaz.

Dia berujar, karena sudah terbukti melanggar pasal 3 UU Tipikor, tim PH meminta agar majelis hakim meringankan hukuman Fara.

Selain Fara, terdakwa Soraya Pelu pun harus dibebaskan dari besaran biaya denda yang diancam JPU. Sebab terdakwa Soraya tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

“Majelis hakim yang mulia, selain Fara, kita juga meminta agar terdakwa Soraya Pelu mendapat keringanan hukuman dari majelis hakim,” tandasnya.

Permohonan yang sama juga disampaikan PH sejumlah terdakwa lainya, yakni, Marce Muskitta alias Ace selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi, Krestianus Rumahlewang alias Kres selaku KCP Tual, Andi Yahrizal Yahya alias Calu selaku pimpinan Kas BNI Pasar Mardika, serta Joseph Resley Maitimu alias Ocep selaku KCP Aru.

Mereka meminta kepada majelis hakim agar meringankan hukuman kliennya mereka. Sebab mereka menilai, ancaman yang disangkakan JPU terlalu berat.

Menurut mereka, otak dari aksi pembobolan uang yang terjadi itu adalah Farrahdhiba Yusuf. Sehingga melalui nota pledoi yang disampaikan, semoga majelis hakim bijaksana dalam memutuskan perkara ini.

Usai mendengarkan pledoi para penasehat hukum terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, untuk agenda putusan majelis hakim.

Sebelumnya diberitakan koran ini, Farrahdhiba Yusuf terdakwa utama kasus dugaan tipikor dan tindak pidana pencucian uang di BNI Cabang Utama Ambon, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku dengan penjara selama 20 Tahun dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (24/7).

Di dalam amar tuntutan JPU, wanita yang bermukim di desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ini juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 49 miliar lebih. Apabila uang pengganti tersebut tidak diganti, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menggantikan uang pengganti tersebut. Tapi jika terdakwa tidak memiliki harta benda, maka diganti dengan pidana selama 10 tahun penjara.

Selain terdakwa utama Farrahdhiba Yusuf, lima rekan lainnya dalam sidang bersamaan itu juga dituntut secara variatif.

JPU menuntut terdakwa Marce Muskitta alias Ace selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi, dengan ancaman penjara selama 11 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsider tiga bulan kurungan. Kemudian dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 75 juta, dan apabila uang pengganti tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana subsider selama lima tahun dan enam bulan kurungan.

Terdakwa Krestianus Rumahlewang alias Kres selaku KCP Tual, dituntut penjara selama 13 tahun, denda Rp 500 juta, subsider tiga bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta.

Terdakwa Andi Yahrizal Yahya alias Calu selaku Pimpinan Kas BNI Pasar Mardika dan Joseph Resley Maitimu alias Ocep selaku KCP Kepulauan Aru, dituntut penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan untuk terdakwa Soraya Pelu alias Ola, dituntut penjara selama 20 tahun, denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan.

Keenam terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan turut serta sebagai terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Selain itu, terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang jo pasal 55 ayat (1) k2-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.(SAD).

Comment