by

Pihak PLN Harus Jadi Tersangka

Kasus PLTMG

Ambon, BKA- Kuasa Hukum tersangka Abdul Gafur Laitupa, Abdul Sukur Kaliky, mengatakan, pihak PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku menjadi salah satu pihak yang turut bersalah pada kasus yang menjerat kliennya.

Abdul Gafur Laitupa merupakan tersangka pada kasus dugaan tipikor pengadaan tanah untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea. Saat itu, dia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran di Kantor BPN Kabupaten Namlea, yang turun melakukan pengukuran lahan berdasarkan surat permintaan Fery Tanaya untuk melakukan pengembalian batas terhadap lahan bermasalah itu.

Setelah melakukan pengukuran, terang Kaliky, kliennya menyerahkan data hasil pengukuran itu. Tapi data yang diserahkan bersifat sementara, karena belum lengkap. Sehingga kliennya meminta pihak PLN UIP Maluku berkoordinasi langsung dengan Kepala BPN Namlea.

Namun oleh PLN UIP Maluku, katanya, data itu dijadikan pegangan untuk melakukan proses jual beli dengan pemilik lahan, yakni, Fery Tanaya, yang juga tersangka dikasus itu.

“Klien saya itu saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran di BPN Buru, dan dia hanya melakukan pemberian data pengukuran tanah kepada pihak PLN sebagai pihak pembeli. Namun yang dia kasi itu merupakan data sementara. Tapi belakangan, pihak PLN mendesak untuk segera melakukan jual beli dengan pemilik lahan,” ungkap Kaliky di pelataran Kejati Maluku, kemarin.

Yang jadi pertanyaan, katanya, kliennya tidak melakukan kesalahan apa-apa terkait proses pembelian lahan itu, namun dijadikan tersangka. Sedangkan pihak PLN yang melakukan pembelian lahan, tidak dijadikan tersangka.

Kenyataan itu membuat Kaliky menduga kalau telah ada praktik tebang pilih dalam pengusutan kasus itu. “Jadi saya minta supaya pihak PLN harus diperiksa, dan dijadikan sebagai tersangka. Bagi saya, jaksa tidak boleh tebang pilih dalam pengusutan kasus ini,” kesalnya.

Kenapa dia mendesak agar pihak PLN UIP Maluku juga dijadikn tersangka, karena sudah sangat jelas kalau data yang diberikan kliennya merupakan data sementara yang belum lengkap, namun tetap saja pihak PLN bersikeras untuk langsung melakukan pembelian lahan itu dengan harga Rp 6 miliar lebih.

“Kan dia (klien) bilang, data ini belum lengkap. Jadi silakan tanya ke kepala Pertanahan. Tapi PLN menganggap bahwa data itu sudah lengkap dan langsung berproses dengan pemilik lahan,” jelas dia.

Selain itu, Kaliky juga mengaku bingung dengan penetapan kliennya sebagai tersangka dikasus dugaan tipikor pengadaan tanah untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea itu.

“Saya tanya, kerugian berapa? Jaksa bilang Rp 6 miliar sekian. Tapi mereka tidak tahu, berapa yang disalahgunakan klien saya. Ini saya anggap tebang pilih,” katanya.

Dia berujar, jika memang uang pembelian lahan itu berasal dari pihak PLN, mestinya jaksa harus menanyakan uang tersebut sudah dipakai untuk membelikan apa. Pertanggungjawabannnya seperti apa.
“Klien saya itu kan bawakan dokumen tanah untuk ukur, tapi dia dijerat dengan pasal 55 sebagai orang yang turut berlibat dalam kasus ini. Makanya saya juga merasa tidak adil, mengapa klien saya itu dijadikan tersangka,” katanya.

Untuk itu, Kaliky meminta Kejati Maluku juga harus menetapkan pihak PLN sebagai tersangka dalam perkara pembelian lahan tersebut. “Saya mau jaksa tidak boleh tabang pilih. Posisi kasus ini jelas-jelas ada peran pihak PLN yang begitu besar, sehingga terjadilah proses pembayaran ini,” tandasnya.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi terkait hal ini, tidak mau berkomentar.

Menurut Sapulette, sajauh ini, penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam perkara ini. Untuk siapa-siapa yang terlibat lagi, nanti dikroscek dulu bersama penyidik.

“Saya harus cek dulu dengan penyidik, apakah ada peran pihak lain atau bagaimana. Tapi intinya, sejauh ini penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini,” tandas Sapulette. (SAD).

Comment