by

PIlkada 2020 : “Kedepankan Politik Gagasan”

Upaya Untuk Mewujudkan Demokrasi Yang Bernilai
Oleh : Idris Rumodar
(Direktur Forum Demokrasi Maluku)

Sesuai peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Prisiden Joko Widodo, tentang peraturan pemerintah no 2 tahun 2020 yang mengatur soal penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari september menjadi desember 2020. Karena hal ini disesuaikan dengan masa pendemi Covid-19.
Mengamati kondisi Demokrasi kita saat ini menjelang Pilkada 2020. Para calon/figur kepala daerah, baik dari tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota.

Masing-masing sudah mulai menyiapkan diri dan serta sibuk dalam berkonsolidasi atau melakukan penjaringan untuk mendapatkan dukungan partai politik maupun partisipasi dukungan dari suara masyarakat (konstituennya).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik dari tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi sangat penting dalam menentukan proses keberlangsungan Demokrasi Indonesia. Tentu hal ini bukan hanya dilihat pada sebatas sosialisasi dan kampanye awal tentang calon/figur kepala daerah masing-masing, melainkan dilihat sejauh mana kemampuan untuk menata dan membangun daerah selama ia terpilih. Konsistensi menjadi sesuatu keharusan yang harus dipegang oleh para  calon/figur kepala daerah pada masa-masa berkampanye. Ide/gagasan untuk membangun daerah, menjadi poin terpenting dalam saat berkampanye. Karena itu merupakan modal dan penilaian publik terhadap calon/figur kepala daerah.

Pilkada merupakan salah satu cara yang dipakai dalam sistem demokrasi guna memilih orang/figur  untuk memimpin daerah tertentu dalam bentuk jabatan politik. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki wewenang untuk memilih calon yang bakal duduk di kursi kepemimpinan.

Tujuan untuk memilih calon/figur kepala daerah adalah untuk menjawab problematika yang ada ditengah kehidupan sosial masyarakat.
Kedepankan Politik Gagasan
Pilkada 2020 menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pesta Demokrasi Indonesia yang akan dicatat dalam sejarah perjalanan pemilu di indonesia. Pilkada 2020 bukan hanya sebatas pada kontestasi awal untuk menguji skil atau strategi  para calon kepala daerah bahwa siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tetapi Pilkada 2020 adalah sebagai beban moril dan tanggung jawab penuh dari setiap calon/figur untuk membangun daerah kedepan.

Istilah “Politik Gagasan” tidak asing lagi bagi kita, setiap momentum pesta demokrasi selalu dimunculkan oleh para akademisi aktifis maupun pemerhati demokrasi. Namun, tidak salah kalau kita secara terus menerus mengangkatnya atau mewacanakan kembali dari setiap momentum pesta demokrasi. Karena politik gagasan menjadi fondasi dasar untuk menentukan arah serta tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya politik gagasan merupakan politik yang lebih mengutamakan wacana tentang konsep pemikiran ide/gagasan serta merumuskan masa depan untuk membangun suatu tatanan nilai kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Djavadi Hanan mengatakan, politik gagasan merupakan cara berpolitik dengan mengedepankan ide-ide yang ingin diperjuangkan. Maka dalam berpolitik gagasan, tidak akan memandang perbedaan latar belakang apapun. “Sepanjang ide dan gagasan cocok. Bagus dan diterima masyarakat. Maka akan mendapatkan dukungan.”

Politik gagasan bukan hanya sekedar konsep atau apa yang dirumuskan tetapi melebih dari itu. Artinya politik gagasan itu apabila berjalan dengan baik manakala para elit atau pemegang kekuasaan betul-betul konsisten dan menjalankan apa yang ia janjikan. Namun, politi gagasan sulit berkembang karena para elit politik dan masyarakat masih pragmatis dalam berpolitik. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, kendala yang menyebabkan politik gagasan sulit berkembang di Indonesia karena masih terkungkungnya para elit politik dan masyarakat dengan pragmatisme.

Semestinya politik gagasan harus di lihat sebagai sebuah investasi jangka panjang untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Demokrasi Yang Bernilai
Pertarungan elit politik dalam setiap momentum pesta demokrasi, baik dari pilpres, gubernur, bupati, walikota dan legeslatif. Akhir-akhir ini di nilai sangat tidak relevan dengan prinsip dasar demokrasi yang dijalankan.

Sehingga ini yang akan membawa kita pada apa yang disebut sebagai “Transisi Demokrasi”. Ada beberapa karakteristik transisi demokrasi yang kita alami akhir-akhir ini. Diantaranya, relasi antara negara dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, tetapi sudah bersifat dua arah, relasi negara dan masyarakat lebih berkarakterkan relasi antar elite, yaitu antara elit penguasa dan elite masyarakat, reformasi politik lebih dititikberatkan pada reformasi kelembagaan negara, telah terjadi perluasan arena kebebasan sipil, namun minus kualitas, pemilu berkarakterkan vote minus voice, munculnya oligarki partai politik, maraknya praktik politik transaksional, munculnya realitas dinasti politik, maraknya praktik shadow state dan hadirnya gerakan counter  reform.
Bagi saya, transisi demokrasi inilah yang kemudian menjadi tantangan serta menghambat kita dalam proses untuk mewujudkan demokrasi yang bernilai.

Pilkada 2020, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita dan semua unsur yang terlibat dalam menjalankannya. Baik dari pihak penyelenggara, KPU maupun Bawaslu serta seluruh pihak yang ikut serta dalam menjalankan pesta demokrasi tersebut. Terutama para calon/figur kepala daerah, karena mereka yang menjadi penggerak dalam setiap memainkan  cara politiknya masing-masing. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah para calon kepala daerah diharapakan punya kesadaran penuh dalam setiap kampanye maupun aktifitas politik yang dilakukan dan tetap konsisten terhadap prinsip-prinsip dasar dalam  berdemokrasi.

Tentu tidak mudah untuk kita, memperbaiki kondisi demokrasi kita saat ini. Butuh proses, kesadaran dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari setiap elite politik  maupun masyarakat yang ikut dalam memperbaiki kondisi demokrasi kita saat ini.

Comment