by

Pilkada 2020 Rentan Jadi Sumber Penyebar Covid-19

Ambon, BKA- Pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, dianggap rentan menjadi sumber penyebaran Covid-19.

Bukan hanya itu, indikasi kecurangan juga rentan terjadi. Misalnya, pasangan calon, terutama incumbent, dapat memanfaatkan kondisi saat ini untuk meraup keuntungan politik, dengan penyaluran bantuan sosial.

Karena itu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang lebih ekstra, sangat dibutuhkan. Agar tercipta penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan jujur.

Wakil Ketua DPRD Maluku dari Fraksi PKS, Asis Sangkala, mengungkapkan, kalau Pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang, sudah pasti prosesnya akan berjalan 6 sebelumnya. Sehingga tahapan mulai berjalan pada awal Juni nanti.

“Pilkada pada Desember 2020 sangat berisiko menjadi sumber transmisi Covid19 dan rawan menimbulksn kecurangan,” terangnya, Jumat (5/6).

Resiko penularan Covid-19 pada masa Pilkada, lanjutnya, akan semakin bertambah jika disiplin dan perilaku warga belum dapat beradaptasi dengan protokol penanganan Covid-l9. Sedangkan aktivitas Pilkada menyaratkan adanya insteraksi antar manusia yang cukup tinggi dan intens.

Asis Sangkala

“Aktivitas Pilkada mensyaratkan adanya interaksi, partisipasi, dan berkumpulnya sejumlah orang. lni sesuatu yang kurang sejalan dengan karakter Covid-l9 itu sendiri. Masalahnya, disiplin dan perilaku warga kita belum memperlihatkan kemampuan untuk menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-l9 yang baik,” jelas Sangkala.

Tapi kalau memang Pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020, katanya, maka KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan sudah harus menyiapkan penyelenggaraan Pilkada pada empat kabupaten di Maluku.

Untuk itu, sekali lagi politisi PKS itu mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu agar lebih waspada, karena pelaksanaan Pilkada di masa pandemi sangat rentan, baik dari segi kesehatan maupun kualitas penyelenggaraan, baik karena adanya politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan non petahana, dan turunnya partisipasi pemilih.

Karena itu, dirinya berharap agar protokol kesehatan tetap diutamakan pada pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai menimbulkan masalah baru paska Pilkada serentak itu, karena adanya pergerakan orang dari luar daerah tertentu tampa terkendali.

“Apalagi sekarang ini masih banyak orang yang tinggal di Ambon tapi punyak hak pilih di kampungnya. Ini sudah pasti mereka akan pulang kampung untuk mengikuti pemilihan. Tapi jangan sampai sudah sampai disana, punya masalah baru. Sehingga protokol perjalanan harus tetap diperhatikan,” pungkasnya. (RHM)

Comment