by

Pilkada dan Pemberdayaan Politik Masyarakat SBT

Oleh:
Saidn Moksen Almahdaly
Ketua Ampera Maluku

PROSESI pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan titik kulminasi proses politik yang dihadapi rakyat di tingkat daerah, yang akan melahirkan kepemimpinan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (public welfare) di daerah tersebut.

Proses politik yang selanjutnya kita sebut juga proses pergantian kepemimpinan dalam iklim demokrasi pastinya melibatkan setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi bahkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Keadaan masyarakat yang heterogen dari berbagai kondisi social tersebut kemudian dipersepsikan setara dalam pengambilan keputusan (one man one vote) melalui pilkada yang (diharapkan) telah demokratis. Meski seringkali setelah pemimpin terpilih malah memunculkan rasa ketidak puasan dan kekecewaan atas kepemimpinan yang ada.

Akibatnya pemerintahan di daerah berjalan limbung bahkan menyebabkan pembangunan stagnan atau jalan di tempat. Cita-cita awal menurunkan jumlah angka kemiskinan pada kenyataannya malah terus meningkat, berupaya meningkatkan derajat kesehatan yang terjadi malah setiap tahun indeks kesehatan masyarakat cenderung menurun, akan menurunkan angka pengangguran namun sebaliknya terus meningkat dan tak mampu dikendalikan, berhasrat meningkatkan kualitas pendidikan namun yang terjadi kualitasnya semakin memburuk serta berbagai persoalan sosial lainnya yang tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik seperti yang dijanjikan pada kampanye sebelumnya. Mengapa demikian?

Ada beberapa aktor utama dalam pemberdayaan politik masyarakat yaitu partai politik, pemerintah, dan civil society. Pada kedudukannya, masing-masing aktor memiliki peran wajib (parpol dan pemerintah) dan ada peran sunnah (dilakukan boleh tidak dilakukan juga tidak apa) oleh civil society. Kejadian dalam pemberdayaan politik masyarakat saat ini yang terjadi adalah pemutarbalikan tanggung jawab, seolah-olah civil society yang wajib mencerdaskan politik masyarakat, sedangkan partai politik dan pemerintah tinggal merekrut hasil pendidikan politik yang dilakukan oleh civil society.

Hal tersebut sering terjadi ketika proses pilkada atau pemilihan legislatif. Pada momen tersebut lebih banyak partai politik yang merekrut anggota masyarakat di luar partai untuk dicalonkan ketimbang mencalonkan kader partainya sendiri. Elektabilitas tokoh masyarakat di luar partai masih jauh lebih tinggi dari kader partai-partai politik. Hal tersebut diperparah dengan jumlah kerja-kerja pemberdayaan politik yang terbatas oleh partai politik dan pemerintah yang hanya terjadi pada periode lima tahunan atau ketika proses pengalihan kepemimpinan berlangsung.

Pemberdayaan merupakan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Pemberdayaan yang sebenarnya bukanlah membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka, karena itu disebut pemberdayaan semu yang jika ditinggalkan maka masyarakat akan seperti sedia kala atau terus membutuhkan pertolongan dari luar diri mereka.

Dalam konteks politik, maka pemberdayaan politik masyarakat adalah membangun kesadaran kolektif internal masyarakat untuk mampu membangun kriteria-kriteria kepemimpinan lokal yang menurut masyarakat tersebut akan mampu membawa dan mendorong masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang mereka hadapi selama ini. Persoalan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat akan terus berubah sesuai perkembangan zaman, sehingga proses pemberdayaan politik di masyarakatnya juga harus dilakukan terus-menerus dan disesuaikan dengan tantangan yang ada.

Kalau kita telah sepakat bahwa urusan wajib pemberdayaan politik ada pada partai politik dan pemerintah, maka hal tersebut akan tercermin pada program-program pemerintah daerah dilihat seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kegiatan pemberdayaan politik masyarakat. Misalnya jumlah alokasi anggaran dan jumlah kegiatan pendidikan politik di gampong, di ormas-ormas, kelompok pemuda, kelompok perempuan bahkan harus sampai pada pemberdayaan politik kaum difabel.

Partai politik juga begitu, parpol harus mampu mempublikasikan program-program kerja partai politik untuk satu tahun mendatang kepada khalayak atau minimal kepada seluruh anggota partainya. Seperti kita ketahui bersama, partai politik selama ini belum memiliki program pemberdayaan politik yang tertulis dan dijalankan, terutama untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan politik masyarakat atau anggota partainya. Visi dan misi partai sering kali hanya diketahui ketika berlangsung proses verifikasi partai oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham,) karena telah menjadi persyaratan, selebihnya hanya tertulis di website resmi partai (jika ada).

Kalau kemudian partai politik menganggap sejumlah kunjungan ke daerah pemilihan oleh anggota dewan (DPR) sebagai bagian pendidikan politik masyarakat, maka hal itu hanya sebagai upaya memindahkan tanggung jawab pendidikan politik masyarakat dari partai kepada wakil rakyat. Padahal, setiap anggota partai politik setelah menjadi wakil rakyat seharusnya telah benar-benar menjadi wakil rakyat secara keseluruhan bukan lagi wakil partai atau wakil anggota partai yang diwakilinya.

Kita berharap momentum Pilkada SBT 2020 mendatang menjadi momentum pula bagi pemerintah SBT dan partai politik di di kab SBT untuk berprilaku yang memberdayakan politik rakyat kab SBT, sehingga dalam proses pilkada itu kelak tidak ditemukan lagi ada intimidasi, saling fitnah, money politics, kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS) atau bahkan membawa lari kotak suara.

Comment