by

Pilkada Dilanjutkan Dengan Protokol Covid-19

Ambon, BKA- Sempat ditunda sekitar 3 bulan akibat pandemi Covid-19, Pilkada serentak 2020 pada kabupaten di Maluku kembali dilanjutkan berdasarkan Perppu nomor 2 tahun 2020.

Perppu tersebut menegaskan, pemungutan suara lanjutan akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. “Atas dasar yuridiksi tersebut, KPU, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP dalam rapat dengan pendapat pada 27 Mei 2020, serta berdasarkan saran dan masukan dari Gugus Tugas Covid-19, memutuskan bahwa pemungutan suara pemilihan serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020,” ungkap Ketua KPU Maluku, Samsul Rifan Kubangun, kepada wartawan dalam konferensi pers di KPU Maluku, Selasa (16/6).

Diakuinya, keputusan tersebut memang berat dan dilematis, terutama bagi KPU sebagai penyelenggara teknis di lapangan. Karena hingga kini, kurva kasus posif Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan grafik yang melandai. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu semakin meningkat dan meluas.

Namun karena sudah menjadi keputusan konstutsional melalui Perppu 02 tahun 2020, serta menjadi keputusan politik di DPR. Maka KPU sebagai pelaksana undang-undang, katanya, mau tidak mau harus melaksanakan keputusan dimaksud.

“Namun ada syarat utama yang harus dipenuhi bila kita akan melanjutkan tahapan Pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, yaitu mengedepankan protokol covid-19 yang harus diterapkan secara ketat dan disiplin pada setiap pemilihan,” terang Kubangun.

Menurut dia, untuk melanjutkan tahapan tersebut, tanggal 12 Juni 2020 KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. PKPU tersebut yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan demi tahapan dalam Pilkada serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia.

Selain PKPU, KPU pada 15 Juni 2020 juga telah menerbitkan Keputusan KPU nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 2020.

“Keputusan ini secara resmi telah menjadi dasar yang kuat bagi KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten maupun Kota untuk kembali melanjutkan tahapan pemilihan mulai 15 Juni 2020. Keputusan ini sekaligus mencabut Keputusan KPU No.179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020, tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19,” jelasnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan segala kebutuhan, baik menyangkut regulasi, SDM dan sarana prasarana pada 4 kabupaten di Maluku yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini. Diantaranya, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya (MBD, Kepulauan Aru dan Buru Selatan (Bursel).
Yakni berdasarkan koordinasi daring dengan KPU kabupaten di 4 kabupaten tersebut, yang telah siap melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Penerapan protokol Covid-19 ini sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, sekaligus merawat kedaulatan politik rakyat melalui demokrasi langsung pada tingkat lokal,” ujarnya.

Komisioner KPU Maluku Divisi Hukum, Almudatsir Sangadji menambahkan, sebagai bentuk dari kesiapan untuk melanjutkan tahapan Pemilihan 2020, maka 4 kabupaten dimaksud telah mengeluarkan beberapa Keputusan.

Yaitu tentang pengaktifan kembali PPK dan Sekretariat PPK mulai 15 Juni 2020. Sekaligus mencabut Keputusan Penonaktifan PPK dan Sekretariat PPK sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid 19 di wilayah masing-masing.

“Untuk SBT terdapat 55 orang PPK di 15 Kecamatan, kabupaten Bursel 30 orang PPK di 6 kecamatan, Kepulauan Aru 50 orang PPK di 10 kecamatan dan MBD 85 orang PPK di 17 kecamatan. Kemudian keputusan tentang pengangkatan dan pelantikan PPS serta pengakatan Sekretariat PPS mulai 15 Juni 2020. Untuk SBT 594 anggota PSS yang tersebar di 198 desa. Untuk Bursel terdapat 237 PPS tersebar di 79 desa, Kepulauan Aru terdapat 357 PPS tersebar di 119 desa dan MBD terdapat 354 PPS tersebar di 118 desa,” jelas dia.

Dikatakan, setelah seluruh jajaran PPK dan PPS diaktifkan, maka tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan KPU kabupaten adalah memverifikasi dukungan calon perseorangan terkhusus pada KPU SBT, KPU Kepulauan Aru dan KPU MBD pada tanggal 24 Juni-12 Juli 2020.

Serta pemutakhiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) ke masyarakat oleh KPU SBT, Bursel, Kepulauan Aru dan MBD yang dimulai tanggal 15 Juli-13 Agustus 2020.

“Mengingat sampai saat ini Pemprov Maluku masih memperpanjang status darurat Covid 19, maka semua proses pelaksanaan tahapan pemilihan akan menerapkan protocol Covid 19 secara ketat dan disiplin. Kami berharap, masyarakat sebagai subyek utama dari pemilihan, juga bisa memaklumi dan turut menerapkan protocol Covid 19. Juga dalam menerima petugas kami di lapangan,” harap Sangadji.

Demi suksesnya penyelenggara Pilkada serentak 2020 di 4 kabupaten ini, maka KPU berharap dukungan dan parsipasi semua pihak dengan turut mensosialisasikan hari pemungutan suara yang jatuh pada haru Rabu, 9 Desember 2020.

“Kita juga telah melayangkan surat ke Pemorov Maluku, karena kita juga sementara menyiapkan draf. Intinya seluruh tahapan yang dilakukan itu tetap mengedepankan protokol Covid-19,” pungkasnya.

Tempat terpisah, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena mengatakan, proses Pilkada serentak pada 4 kabupaten di Maluku harus tetap mengacu protokol kesehatan.

“Tentu di tengah anjuran pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial, ada protokol kesehatan yang dianjurkan. Itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Karena Pilkada digelar di tengah masa pandemi, sudah ada rapat bersama DPR RI, KPU dan Bawaslu, memutuskan tanggal 9 Desember waktunya pelaksanaan Pilkada serentak. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tandas Kolatlena.

Bahkan KPU dan Bawaslu sendiri telah memutuskan, sambung Politisi Gerindra ini, bahwa episendrum penyebaran virus tersebut terjadi di tengah-tengah aktivitas masyarakat yang berkumpul secara bersama. Sehingga hal ini tentu sudah diantisipasi kedua lembaga tersebut, dengan mengusulkan penambahan TPS pada wilayah-wilayah yang melaksanakan Pilkada untuk mengurangi tingkat kerumunan masa.

“Memang kita tidak tahu betul dan tidak ada yang memastikan kapan pandemi ini berakhir. Nah sekarang di SBT juga termasuk wilayah zona merah tiga besar di Maluku, setelah Kota Ambon dan Maluku Tengah. Tentu ini menjadi antisipasi untuk mengambil langkah-langkah sesuai anjuran pemerintah,” harapnya. (UPE/RHM)

Comment