by

Pilkada Hasilkan Pemimpin Mensejahterakan

Ambon, BKA- Tiga tokoh partai politik di Maluku sepakat, Pilkada yang akan digelar di empat kabupaten di Maluku, bukan hanya menyangkut soal kalah atau menang.Melainkan harus mampu melahirkan kepala daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Mereka diantaranya, Sekretaris DPD PDI-P Maluku, Edwin Adrian Huwae, Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Yusril AK Mahedar, dan Ketua DPW PKS Maluku Asis Sangkala diwakili Bapilu PKS Maluku La Ole yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Ngobrol Pilkada 2020, di Harian Beritakota Ambon, Selasa (8/9).

Dalam kegiatan yang digagas Forum Demorkasi Maluku ini, tiga tokoh politik ini menilai, asas tersebut dirasa penting untuk dipedomani semua partai politik yang hadir sebagai partai pengusung maupun partai pendukung pasangan calon. Sebab, empat kabupaten penyelenggara Pilkada serentak 2020 ini, merupakan kabupaten penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar di Maluku.
Selain mereka bertiga, hadir juga narasumber lainnya yakni Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun dan Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely.

“Kontestasi Pilkada ini jangan dimaknai suatu menang atau kalah saja. Tapi sebagai generasi muda Maluku, kita turut berkonstribusi pikir bagi kemajuan daerah. Siapapun kandidat yang dipilih rakyat pada saatnya nanti untuk menjadi kepala daerah, itu adalah milik rakyat dan milik kita semua sebagai orang Maluku,” cetus, Sekretaris DPD PDI-P Maluku, Edwin Huawae.

Anggota DPRD Maluku ini menilai, siappun kandidat yang diusung partai politik, pasti dijagokan untuk memenangkan Pilkada. Seperti halnya PDI-P Maluku dalam menentukan kandidatnya tentu melakukan berbagai persiapan dengan baik. Mulai dari seleksi di tingkat pengurus cabang, DPD, hingga DPP. Setelah itu, kandidat harus ikut sekolah partai, untuk pembekalan dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan.

“Memang kita sadari, kalau semua kandidat yang diusung oleh semua partai adalah orang yang sudah terukur dan teruji. Tapi tanggung jawab partai adalah melahirkan kader pemimpin yang pada akhirnya bekerja untuk rakyat,” terangnya.

Hal senada disampaikan Bapilu PKS Malu La Ole. Menurut dia, pasangan calon yang diusung oleh PKS juga melalui berbagai mekanisme dan tahapan yang ketat. Sehinggga PKS mampu melahirkan figur-figur yang diusung.

Namun dari seluruh proses tersebut, sambung La Ole, bukan hanya sekedar melihat elektabilitas figur saja. Melainkan adalah komitmen figur kandidat dimaksud, untuk membangun dan membesarkan daerahnya.

“Saya setuju, kalau soal pilkada bukan hanya soal menang atau kalah. Tapi bagaimana komitmen yang bersangkutan (kandidat calon kepala daerah, red-) untuk membangun daerahnya,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar,Yusril AK Mahedar, juga sependapat dengan persoalan melahirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Kata dia, memang tujuan berpolitik untuk menuju kesejahteraan rakyat.

“Dalam konteks empat Pilkada ini, mungkin Golkar sedikit berbeda dengan PDI-P. Empat kandidat kita tidak seiring jalan. Dan PKS juga sama. Kenapa harus seperti itu, supaya kita bisa satu persepsi menuju kesejahteraan dalam berpolitik itu,” tukasnya.

Dikisahkan, pada Pilkada Provinsi Maluku 2018 lalu, Golkar Maluku kalah dalam pertarungan tersebut. Namun sampai hari ini, posisi Golkar di DPRD Maluku tetap sebagai pendukung pemerintah.

“Kenapa seperti itu ? Karena Golkar ini partai pemerintah. Yang dari pusat hingga daerah, telah memerintahkan kadernya untuk tetap menjadi pendukung utama pemerintah. Apabila kebijakan-kebijakan pemerintah pro rakyat, maka Golkar harus ada di garda terdepan. Untuk memberi penguatan lokal untuk mendukung kebijakan pemerintah pro rakyat itu. Sebaliknya, kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, maka Golkar juga harus ada di depan untuk memberikan kritik, untuk memboboti kebijakan itu agar lebih pro rakyat,” pungkasnya.
(UPE)

Comment