by

Pilkada Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengingatkan semua pihak agar pelaksanaan pentahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 di Maluku, wajib menerapkan protokol kesehatan.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, Saleh Thio, pada Launching Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020, yang berlangsung secara virtual di Swissbell Hotel, Selasa (7/7).

Hadir dalam acara launching tersebut, Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin, serta Forkopimda Maluku, diantaranya, Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharuddin Djafar, Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Erwansyah, Wakajati Maluku, Undang Magopal, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Elly dan mewakili Ketua KPU Maluku, Hanafi Renwarin.

“Pemda dan pihak penyelenggara harus dapat memastikan, bahwa seluruh tahapan Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan dan bebas penularan Covid-19,” tegas gubernur.

Untuk itu, kepada pihak penyelenggara, KPU dan Bawaslu Kabupaten, agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten masing-masing.

Koordinasi juga dilakukan dengan Gugus Tugas Provinsi, yang berwenang menangani permasalahan Covid-19 yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Mengingat status penularan Covid-19 pada kabupaten/kota yang berbeda-beda, gubernur meminta agar pemerintah kabupaten dapat mendukung KPU dan Bawaslu, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang melibatkan banyak orang. Misalnya, dalam melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual, pertemuan-pertemuan, kampanye dan lain sebagainya.

“Saudara-saudara harus bekerja ekstra untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena tantangan yang dihadapi bukan hanya sukses pelaksanaan dan sukses pengawasan, tetapi juga sukses pencegahan penularan covid-19,” ingatnya.

Hal penting lain yang juga disampaikan gubernur adalah menegaskan kembali arahan Menteri Dalam Negeri, terkait pencairan dana Pilkada yang sudah harus dilakukan.

“Oleh sebab itu, kepada keempat pemda kabupaten penyelenggara Pilkada, saya tegaskan agar sesegera mungkin menyelesaikan pencairan dana Pilkada kepada KPU dan Bawaslu kabupaten masing-masing,” ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu, agar dalam menggunakan alokasi anggaran yang tersedia, harus secara efisien dan efektif.

“Saudara-saudara bukan hanya sukses pelaksanaan, tetapi juga sukses pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain itu, gubernur meminta Bawaslu agar peka terhadap isu-isu yang berpotensi konflik yang cukup tinggi, seperti, penetapan pasangan calon, data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang, kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain.

“Mari kita ciptakan Pilkada berkualitas, agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tandasnya.(BKA-1)

Comment