by

PKM dan Ganjil Genap Resmi Diberlakukan

Ambon, BKA- Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sesuai Perwali nomor 16 tahun 2020, resmi diterapkan pada sejumlah pos perbatasan yang ada di Kota Ambon. Selain PKM, pemberlakuan ganjil genap bersamaan diberlakukan, Senin (8/6).

Penerapan PKM di wilayah Kota Ambon ini, melibatkan personel gabungan dari unsur TNI/Polri, SatPol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan BNPB.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Demmy Paays yang ditemui menjelaskan, hari pertama penerapan PKM berjalan dengan baik karena sebagian besar masyarakat sudah mengikuti aturan yang berlaku.

“Untuk sanksi, sudah kami siapkan rompi yang akan dipakai oleh para pelanggar. Namun sejauh ini dari pantauan kami, sebagian besar masyarakat sudah disiplin meski masih ada beberapa pengemudi kendaraan angkutan umum yang belum mengikuti sistem ganjil genap,” ujar Paays, Senin (8/6).

Ia berharap, aturan-aturan yang mengacu pada Perwali nomor 16 tahun 2020 tentang PKM, dapat ditaati oleh semua masyarakat. Baik yang ada di Kota Ambon, maupun masyarakat yang hendak memasuki wilayah Kota Ambon.

“Agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, kami harap masyarakat yang ingin masuk ke Wilayah Kota Ambon atau masyarakat didalam Kota Ambon, dapat mematuhi aturan yang saat ini berlaku. kami berharap ada kerjasama yang baik dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini,” pintanya.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, R. Sapulette, yang dikonfirmasi menambahkan, untuk sistim ganjil genap bersamaan telah diberlakukan. Yakni sesuai Perwali nomor 16 pada pasal 32 tahun 2020, tentang pemberlakuan ganjil genap bagi angkot di kota Ambon.

Menurutnya, dengan penerapan ganjil genap, angkot dengan nomor polisi genap maupun ganjil mendapatkan hari operasi yang berbeda. Yakni untuk angkot dengan pelat nomor ganjil hanya beroperasi pada hari Senin, Rabu, Jumat. Sementara angkot genap akan beroperasi pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Kemudian untuk hari Minggu, dibebaskan untuk seluruh angkot ganjil dan genap. Dan untuk waktu beroperasi untuk angkot, duiperbolehkan hanya pada pukul 05.30 hingga 21.00 WIT.

“Jika ada pelanggaran yang dilakukan, maka ada sanksi yang diberikan langsung kepada supir angkot,” tegas Sapulette, kepada wartawan, Senin (8/6).

Disebutkan, untuk hari Senin sendiri, pihaknya akan memantau apakah ada angkot bernomor polisi genap beroperasi atau tidak. Bahkan akan tetap dilakukan untuk hari ini dan seterusnya selama 14 hari.

Saat angkot beroperasi, pihaknya akan langsung memberikan himbauan tertulis kepada supir angkot tersebut. Sedangkan untuk hari selanjutnya tidak akan ada lagi himbauan tertulis tetapi langsung pada sanksi yang ditentukan.

“Hari ini kalau ada mobil genap yang masuk hari ini masih bersifat himbauan. Tapi himbauannya itu himbauan tertulis. Nanti hari Rabu itu apabila ada lagi kita akan menindak,” tegas dia.

Sanksi yang diberikan sendiri, akuinya, berupa sanksi sosial dan sanksi administratif. Yakni untuk sanksi sosial akan ada hukuman yang diberikan langsung dan untuk sanksi administratif akan diambil surat operasinya.

“Kita beri sanksi sosial kepada sopir, misalnya kita siapkan ada sapu. Jadi si sopir turun dari kendaraan lalu itu kita suruh bersihkan jalan. Kalau penindakan bersifat administrasi, berarti kita ambil surat-suratnya,” imbuh dia.

Untuk penerapan tersebut, Sapulette menambahkan, ada 3 pos gabungan di daerah perbatasan dan disiapkan juga 8 pos di pusat Kota Ambon.

“Kita gabungan jadi di perbatasan ada 3, kemudian pos dalam kota ada 8 plus terminal. Angkot itu beroperasi dari pukul 5.30 sampai 21.00,” tambahnya.

Hal tersebut dikarenakan untuk penerapan ganjil genap tak hanya diberlakukan untuk angkutan yang beroperasi khusus di Kota Ambon. Tapi juga untuk angkutan yang datang dari luar Kota Ambon. Dan itu sudah disosialisasikan oleh pihaknya, dan telah disampaikan juga kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sehingga dapat diterapkan dengan maksimal.

“Angkutan luar pun harus mengacu pada ketentuan yang ada ganjil genap, kita sudah sosialisasi dan sudah ke Dishub Provinsi,” ucap Sapulette.

Ia mengungkapkan, untuk sopir angkutan dari luar Ambon juga harus menunjukan surat keterangan yang menjadi persyaratan. Dan harus diperiksa suhu tubuhnya pada setiap pos yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi yang dari luar itu dia ke Ambon, itu pengemudinya harus punya surat keterangan,” tutup Sapulette. (DHT)

Comment