by

PKM Harus Jadi Evaluasi Penerapan PSBB

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon kembali diingatkan agar seluruh permasalahan yang timbul akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) menjadi bahan evaluasi untuk nantinya menerapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

Pasalnya, banyak gejolak di masyarakat saat pemberlakuan PKM sesuai peraturan walikota (Perwali) nomor 16 tahun 2020. Salah satunya terkait jam berjualan bagi para pedagang di pasar Mardika yang dianggap perlu dievaluasi.

“Itu nanti kan Perwali harus keluar untuk pelaksanaan teknis. Jadi kita minta seluruh gejolak yang terjadi saat pemberlakuan PKM itu menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota dalam membuat Perwali. Agar saat penerapan PSBB, seluruh kepentingan bisa diakomodir,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, saat dihubungi koran ini, Minggu (14/6).
Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini mengaku, untuk pembatasan jam berjualan para pedagang di Mardika harus dikaji betul oleh Pemerintah Kota. Karena dari hasil tinjauan Komisi III DPRD Kota Ambon di pasar Mardika pada pekan kemarin, banyak keluhan yang disampaikan para pedagang setempat.

Salah satunya meminta agar jam berjualan yang dibatasi pukul 16.00 WIT, bisa diperpanjang hingga pukul 18.00 WIT. Karena aktivitas jual beli meningkat saat jam pulang kantor atau diatas pukul 16.00 WIT.

Bahkan Pemerintah Kota, lanjut Latupono, harus mengkaji soal waktu berjualan para pedagang di pasar tradisional dengan sejumlah pasar modern atau minimarket yang ada. Sehingga tidak ada yang dirugikan akibat pemberlakuan PSBB nanti.

“Soal pembatasan jam berjualan harus dikaji benar. Kan tidak keadilan seperti minimarket yang buka diatas jam 4 sore, sementara pedagang yang mejual barang cepat busuk itu dibatasi sampai jam 4 sore. Hal kecil seperti ini, harusnya dikaji karena dampaknya besar bagi pedagang kecil yang pasti merugi. Kalau memang jam 6 ditutup, maka semua harus seragam,” tegasnya.

Disinggung soal rencana perwali dibahas dengan Pansus Covid-19 DPRD, Latupono menilai, hal itu tidak perlu dilakukan. Asalkan Pemerintah Kota dapat mengkaji seluruh persoalan yang timbul akibat PKM, untuk diakomodir saat pemberlakuan PSBB.

“Soal itu tidak perlu dibahas dengan Pansus. Tapi minimal seluruh persoalan yang timbul saat PKM menjadi referensi atau evaluasi untuk membuat teknis pelaksanaan PSBB. Kita minta Perwali mengkaji semua dampak aspek sosial ekonomi di lapangan,” harapnya.

Ia menambahkan, sosialisasi pemberlakuan PSBB harus dimaksimalkan. Agar masyarakat tidak kaget dan tetap taat terhadap seluruh aturan yang tertuang saat pemberlakuan PSBB nanti.

“Sosialisasi harus dimaksimalkan. Jangan tiba-tiba ada warga tidak tahu apa itu PSBB. Karena terkesan tiba-tiba PKM atau Pra PSBB ini berlaku. Makanya PSBB nanti jangan lagi ada problem. Yang terpenting prokoler kesehatan dijaga benar seperti cuci tangan, pakai masker sehingga semua efektif,” kunci Latupono. (UPE)

Comment