by

PLN UIP Kooperatif Ikut Proses Hukum PLTMG Namlea

Ambon, BKA- PT PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan (UIP) akan tetap kooperatif mengikuti proses hukum, terkait kasus sengketa lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ( PLTMG) 10 Mega Watt (MW) yang berlokasi di kota Namlea, Kabupaten Buru.

Dalam rilis Sub Bidang Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Maluku yang diterima koran ini, Senin (22/6), menjelaskan, bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG Namlea, telah dilakukan sesuai prosedur yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maupun peraturan internal PLN.

Dimana dalam penjelasan peraturan tersebut, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian terhadap tanah PLTMG Namlea merujuk pada hasil penilaian Nilai Penggantian Wajar (NPW), yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah mempunyai izin praktik oleh Menteri Keuangan dan Lisensi dari lembaga pertanahan, untuk menilai harga/nilai objek untuk pengadaan tanah.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Terkait dengan proses hukum yang telah berlangsung sejak penyelidikan maupun penyidikan, hingga sampai saat ini di Kejaksaan Tinggi Maluku maupun di Pengadilan nantinya, PLN akan tetap koorperatif mendukung proses hukum yang berjalan,” jelas Sub Bidang Komunikasi PT PLN (Persero) UIP dalam rilisnya. (RHM)

Comment