by

PN Belum Putuskan Sengketa Lahan Kemenag

Jakarta, BKA- Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Muluku berniat untuk mengembangkan berbagai infrastruktur pada lahan kantor miliknya. Namun hal itu urung dilakukan, karena masih terhalang putusan inkra dari Pengadilan Negeri (PN) Ambon atas lahan yang saat ini mereka tempati.

Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Muluku berniat untuk mengembangkan berbagai infrastruktur pada lahan kantor miliknya. Namun hal itu urung dilakukan, karena masih terhalang putusan inkra dari Pengadilan Negeri (PN) Ambon atas lahan yang saat ini mereka tempati.

“Jadi saya mau sampaikan, kalau jelas persoalan yang dihadapi Kanwil Kemenag Maluku adalah masalah lahan yang digunakan sebagai kantor.

Lahan itu berdiri diatas lahan sertifikat hak guna pakai nomor 40 tahun 2006 seluas 5000 meter persegi dan sertifikat nomor 359 dan 360 yang luasnya sekitar 900 meter persegi lebih, atas nama Keo Seking,” ujar Kasubag Hukum Kanwil Kemenag Maluku, La Ciri, pada koran ini di ruang kerjanya, Kamis(18/6).

Namun seiring berjalannya waktu, status tanah tersebut sudah menjadi milik Kemenag, setelah dilakukan proses pelepasan hak.

Khusus sertifikat nomor 40, kata Ciri, menjadi objek sengketa. Yang menurut penggugat atas nama Selvia Margareta Gaspres, kalau sebagian lahan itu adalah miliknya.

“Dia (penggugat, red-) mengklaim bahwa lokasi bangungunan Kanwil Kemenag Maluku sebagiannya adalah miliknya, dengan gugatan nomor 241 tahun 2016 di PN Ambon yang kini sudah melalui proses persidangan,” ungkapnya.

Memang pernah ada proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Ambon. Namun tidak ada kesepakatan, sehingga proses berlanjut pada persidangan.

Lewat beberapa kali proses pentahapan sidang yang pernah digelar di PN Ambon, lewat permintaan Majelis Hakim terhadap penggugat, lewat kuasa hukumnya, agar dalam proses sidang berikutnya akan dilakukan peninjauan langsung di lokasi lahan yang disengketakan atau objek yang menjadi gugatan.

Akan tetapi, sesuai batas waktu yang ditentukan Majelis Hakim, pihak penggugat belum melaksanakan kewajibannya mengeluarkan biaya peninjauan lokasi. Sehingga prosesnya sampai sakarang belum bisa dilakukan Majalis Hakim untuk menggelar perkara lahan milik Kanwil Kemenag Maluku itu.

“Sampai hari ini, belum ada kejelasan dari pihak penggugat, kapan akan memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya bagi Majelis Hakim agar melakukan proses peninjauan lokasi. Akibatnya, sampai sekarang PN belum bisa menentukan status atas lahan yang disengketakan itu,” bebernya.

Sebagai salah satu dari enam kuasa hukum tergugat, lanjut Ciri , dirinya sudah beberapa kali mendatangi PN Ambon, untuk mengecek perkembangan perkara. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan yang pasti dari PN Ambon, atas proses peninjauan lokasi.

“Saya sudah dua kali datang di PN Ambon untuk cek, kapan peninjuan lokasi. Namun belum ada kejelasan,” akuinya.

Itu karena, berhubung lahan tersebut merupakan aset milik negara, PN diminta agar bisa mempercepat proses putusannya.

“Kami harapkan kiranya proses sidang ini berjalan sesuai jadwal yang direncanakan dan sesuai SOP,” pungkasnya. (RHM)

Comment