by

Polda Didesak Panggil Kim Markus

Ambon, BKA- Praktisi Hukum Maluku, Fredy Moses Ulemlem, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku segera memanggil mantan anggota DPRD MBD 2009-2014, Kim Markus, untuk pertanggungjawaban postingan hasil screenshot percakapanya di media sosial dengan seseorang yang menyeret nama baik institusi Kepolisian itu.

Beberapa waktu lalu, Kim Markus diketahui memposting screenshot percakapanya dengan seseorang di laman Facebook Gerakan Membangun MBD.

Pada screenshot percakapan itu, Kim Markus menuding kalau Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach (BTN), telah melakukan aksi suap terhadap Polda Maluku sebesar Rp 750 juta pada kasus illegal oil.

“Terus ada saran pemirsa untuk angkat kasus BTN ditahan di reskrimsus Polda karena kasus illegal oil, dan konon katanya bayar 750 lalu keluar. Apa benar calon pemimpin ku hoby nyuap? Semoga tidak,” tulis Markus dalam postingannya itu.

Tentu saja postingan itu, menurut Ulemlem, sudah melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Yakni, telah melakukan pencemaran nama baik, dalam hal ini telah menyebarluaskan informasi elektronik.

Untuk itu, dia mendesak Polda Maluku untuk melakukan pemanggilan terhadap Kim Markus, Karena sangat jelas dalam chatingan itu, ada pembicaraan yang mengarah pada tuduhan tanpa menggunakan asaz praduga tak bersalah.

“Bahwa seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar rupiah. Jelas-jelas sudara Kim Markus telah melanggar aturan yang ada, sehingga harus dipanggil dan minta pertanggungjawaban terkait dengan postingannya itu,” paparnya, kamis (2/7).

Kalau pihak Polda tidak segera mengambil langkah, katanya, maka postingan tersebut akan berdampak buruk terhadap penilaian masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

“Nama institusi Polda Maluku bisa hancur dan hilang kepercayaan oleh karena chatingan yang belum jelas pertanggungjawaban hukumnya. Bahwa apakah benar terjadi suap menyuap pihak Reskrimsus dengan sejumlah uang Rp. 750 juta. Ini jangan dibiarkan begitu saja. Sudah harus panggil saudara Kim Markus dan minta pertanggungjawabannya,” pungkas Ulemlem.(LAM)

Comment