by

Polemik Swab Massal di DPRD Kota

Ambon, BKA- Rencana pemeriksaan swab secara massal untuk seluruh Anggota DPRD Kota beserta Sekretariat Dewan Kota Ambon, jadi polemik di internal DPRD.

Sebagian besar fraksi mendukung, namun ada fraksi lain yang menolak, karena dinilai tidak ada kajian khusus maupun indikator untuk dilakukan swab massal.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu yang menolak untuk dilakukan swab test secara massal. Karena ditakutkan, swab test yang digunakan untuk mengetahui positif atau negatifnya seseorang terjangkit Covid-19, hanya menghabiskan anggaran daerah.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, menegaskan, Fraksi PKB menolak untuk dilakukan swab test secara massal. Sebab tidak ada kajian yang dilakukan pemerintah kota melalui Gugus Tugas, untuk dilakukan swab massal.

“Kalau Pemerintah Kota mau rapid test atau swab test secara massal, itu kajiannya apa? Apakah Kota Ambon ini sudah berjatuhan korban dan berapa banyak? Karena sampai saat ini pemerintah kota atau Gugus Tugas belum pernah berikan keterangan, bahwa mereka yang meninggal itu karena Covid-19. Tetapi mereka semua itu meninggal karena penyakit bawaan,” ungkap Gunawa, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Rabu (5/7).

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon ini menilai, Fraksi PKB tidak mendukung untuk dilakukan swab test secara massal. Menurut dia, sebelum dilakukan swab massal, maka pemerintah kota lewat Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 harus melakukan kajian atau survei untuk direncanakan swab massal.

Sehingga swab test yang dilakukan tidak sekedar menghabiskan anggaran daerah. Bahkan dia mengaku, penanganan Covid-19 terkesan dilebih-lebihkan oleh pemerintah kota untuk menghabiskan anggaran daerah. Misalnya, menerjunkan seluruh personil Satpol PP dan lainnya untuk menempati sejumlah posko-posko selama penerapan PSBB tahap I dan II hingga PSBB transisi tahap I dan II.

Bahkan kata dia, harusnya Gugus Tugas lebih ketat dalam mengawasi para pelaku perjalanan dari luar Kota Ambon. Diantaranya anggota DPRD Kota Ambon yang beberapa kali melakukan perjalanan ke luar Kota Ambon di masa PSBB dan PSBB transisi.

“Banyak aturan yang dibuat walikota itu tidak sesuai. Sekarang perpanjangan PSBB sampai PSBB transisi, dan cuma penambahan jam beroperasi tanpa kajian. Jadi sekalipun PSBB 1000 kalipun, pejabat atau yang lain datang ke Ambon tanpa karantina, pasti tiap hari bisa terjadi penambahan kasus. Jadi corona ini jangan jadikan sebagai ajang untuk habiskan anggaran daerah,” sebut dia.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ambon, Jhon Mainake, menilai, jika ada rencana untuk dilakukan swab test bagi seluruh anggota DPRD Kota Ambon, maka harus ada indikator atau kajian yang disampaikan Pemerintah Kota sebagai pertimbangan untuk dilakukan swab test secara massal.

“Jadi mau tapid test atau swab itu harus ada indikator. Kalau rapid itu biasa karena bukan suatu kepastian untuk terkonfirmasi Covid-19. Kalau ada indikator, misalnya ada salah satu yang positif terkonfirmasi sesuai swab, berarti kita mendukung. Yang penting harus ada indikator,” tuturnya.

Disinggung soal sikap pimpinan DPRD yang telah memberikan dukungan untuk rapid test massal, Mainake mengaku, Fraksi Nasdem tidak masalah untuk itu. Bahkan jika seluruh fraksi mendukung, tentu Fraksi Nasdem akan ikut serta untuk swab test secara massal.

“Kalau ketua sudah seperti itu tidak masalah. Mungkin lebih teruka lagi dan bisa disampaikan ke publik dan fraksi Nasdem tidak masalah,” pungksnya.

Tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, mengatakan, rencana rapid test secara massal tidak perlu dilakukan di DPRD, melainkan swab test secara massal untuk mengetahui apakah anggota DPRD yang ada benar-benar positif atau negatif Covid-19.

Dia bahkan menilai, Dinas Kesehatan juga mengharapkan agar DPRD Kota Ambon bisa melakukan swab test secara massal. Dimana pihaknya siap menyiapkan tenaga medis untuk dilakukan swab massal.

“Kami sangat harapkan itu, artinya dari sisi tenaga kami siap. Tapi kita anjurkan untuk swab bukan rapid. Jadi langsung swab saja supaya lebih cepat tahu hasilnya. Karena yang tentukan diagnose itu swab test. Kalau rapid terlalu lama untuk ketahui hasilnya,” tuturnya.

Dijelaskan, rapid test yang dilakukan saat ini adalah gratis bagi warga Kota Ambon yang hendak bepergian seputar provinsi Maluku. Namun bagi pelaku perjalanan yang melakukan rapid test mandiri harus melewati faskes rujukan yang sudah disiapkan.

Dan bagi pelaku perjalanan yang baru pulang dari luar Kota Ambon tapi telah melakukan rapid test dan hasilnya reaktif, tidak perlu melakukan karantina jika tidak ada gejala. Karenea pihaknya juga akan tetap mengawasi. Karena ketika reaktif, tentunya diarahkan untuk swab test sebanyak dua kali.

“Rapid test ini bukan untuk menentukan, tapi tetap kita pakai untuk skrining. Dan belum ada aturan untuk tidak rapid test. Makanya Pemerintah Kota telah siapkan rapid test di puskesmas secara gratis bagi warga ber-KTP Ambon,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Ambon, Elkyopas Silooy, menambahkan, seluruh ASN di Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Ambon siap melakukan swab test secara massal jika diminta. Karena hal ini sudah mendapatkan dukungan dari pimpinan DPRD sebelumnya.

“Kalau diminta kita tetap siap. Seluruh secretariat siap test swab. Karena pimpinan DPRD sudah dukung itu. Intinya jika diminta kita siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, dukungan untuk dilakukan rapid test bagi seluruh anggota DPRD Kota Ambon disampaikan fraksi gabungan Keadilan dan Persatuan (PKS dan PPP). Seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi Keadilan dan Persatuan, Yusuf Wally.

Menurut Wally, perlunya dilakukan rapid test bagi setiap anggota DPRD, karena banyak cluster baru yang terjadi di birokrasi maupun DPRD lantaran aktivitas perjalanan dinas ke luar kota Ambon yang dilakukan.

“Perlunya untuk dilakukan rapid test secara massal bagi DPRD Kota Ambon. Ini sebagai salah satu bentuk memutus mata rantai Covid-19 maupun cluster baru para pelaku perjalanan dari luar kota Ambon,” pungkas Wally, Selasa (4/8). (UPE)

Comment