by

Polres SBB Diduga Diamkan Kasus Wampine CS

Ambon, BKA- Kurang lebih satu tahun, penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat mendiamkan kasus dugaan pembuatan dan penggunaan kwitansi serta surat hibah tanah palsu yang dilakukan Wampine dan kawan-kawan.

Sejak laporan dugaan pembuatan surat hibah palsu dan penggunaan surat palsu oleh Wampine cs dilaporkan kuasa hukum Josfince Pirsouw, Rony Samloy, pada Juli 2019 silam, pihak Wampine belum juga diminta keterangannya hingga kini.

Bahkan kasusnya dibolak-balik penanganannya, dari Satuan Intelkam ke Satreserse Polres SBB.

Sesuai pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Penyidikan, pihak pelapor maupun keluarga pelapor belum juga belum juga menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2H) kasus itu..

“Kami menduga ada yang tidak beres dengan penanganan kasus pembuatan dan penggunaan surat palsu oleh Wampine dkk yang dilaporkan klien saya, Ny. Josfince Pirsouw, ke Polres SBB,” kesal Rony Samloy, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (21/6).

Samloy menduga, ada permainan kotor sehingga kasus laporan dugaan pembuatan dan penggunaan surat palsu oleh Wampine cs masih mandeg di Polres SBB.

“Mudah-mudahan oknum penyidik di Polres SBB tidak masuk anginlah dalam menangani perkara ini,” harap Samloy.

Sementara itu, penyidik Polres SBB, Brigadir Polisi Olong, berjanji akan menindaklanjuti permintaan kuasa hukum Josfince Pirsouw. “Akan disampaikan,” ringkas Olong.

Untuk diketahui, dalam laporannya ke Polres SBB, Josfince Pirsouw menyebutkan dirinya adalah salah satu ahli waris sah dari keseluruhan lima ahli waris almarhum Ruben Pirsouw dan almarhum Kores Pirsouw, yang merupakan Kepala Dati sekaligus Pemilik sah Dusun Pusaka Dati Urik/Teha di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB.

Dalam perjalanannya, pada 12 Desember 1978, sesuai bukti kuitansi pembelian, almarhum Jafar Riadi dalam kapasitas sebagai suami Wampine, mengadakan jual-beli tanah seluas 10 hektare di atas Dusun Pusaka Dati Urik/Teha milik Josfince Pirsouw dan ahli warisnya.

Proses jual-beli antara almarhum Frans Pirsouw dengan Wampine di atas tanah milik Josfince Pirsouw adalah tidak sah dan melanggar hukum, karena selama hidupnya, Josfince Pirsouw tidak pernah menjual sejengkal tanah pun di atas Dusun Pusaka Dati Urik/Teha miliknya, di mana di atasnya berdiri Kantor Bupati SBB, Markas Brimob, Kantor Lembaga Pemasyarakatan, dan kantor-kantor dinas/badan lain lingkup Pemerintah Kabupaten SBB.

Selanjutnya, pada 6 Juni 2015, secara melawan hukum, Wampine menghibahkan tanah seluas 1 Hektare (100 M2 x 100 M2) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Josfince Pirsouw sebagai pemilik sah atas tanah yang dihibahkan tersebut. Lebih anehnya lagi, surat hibah itu diduga palsu, karena terdapat tanda tangan salah satu anak dari Wampine yang telah meninggal dunia pada 2011 atau sebelum tahun 2015, yakni, Mulia Riadi,SE.

Kuat dugaan, ada pemalsuan tanda tangan beberapa pihak dalam surat pernyataan hibah yang dibuat Wampine tersebut.

Dalam surat hibah dimaksud juga terdapat tanda tangan salah satu advokat yang belakangan dipercayakan sebagai Kuasa Hukum Wampine di Pengadilan Negeri (PN) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Merasa haknya telah dilanggar Wampine, Josfince Pirsouw kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke PN dan terdaftar pada Kepaniteraan PN Masohi dengan register perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Msh.
Ironisnya, ketika persidangan perkara PMH itu masuk agenda pembuktian surat pada 16 Mei 2019 di PN, ternyata melalui kuasa hukumnya, Wampine secara sengaja memasukan dan atau menggunakan dua bukti surat yang diduga palsu, yakni, kuitansi jua-beli tanggal 21 Desember 1978 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 06 Juni 2015.

Menduga ada dugaan penggunaan materai palsu dan atau tidak sesuai tahun pembuatan berikut tahun penggunaannya, anak Josfince, Rolen Pirsouw kemudian dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2019 menyurati Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, perihal:Permohonan Bantuan Informasi dan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Peraturan Perpajakan Kementerian Keuangan RI dalam surat jawabannya Nomor: S.122/PJ 02/2019 bersifat segera, perihal Jawaban Atas Permohonan Bantuan Informasi tertanggal 04 Juli 2019 menegaskan, materai Rp 500 yang ditempelkan pada kuitansi jual-beli antara almarhum Frans Pirsouw alias Om Banci dan almarhum Jafar Riadi (suami Wampine) kuat dugaan palsu, karena berdasarkan angka 2 huruf a angka 2 dan angka 3 huruf b dan d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:KMK-328/KMK 01/1989 tentang Bentuk,Ukuran, Warna dan Jenis Kertas Meterai Tempel materai tempel kopur Rp500 mulai digunakan sejak tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan 27 Mei 1996 (bukan 21 Desember 1978). Sehingga kuat dugaan jual-beli tertanggal 21 Desember 1978 yang digunakan Wampine dan kawan-kawan dalam perkara PMH itu palsu.

Selain itu, penggunaan Surat Hibah tertanggal 6 Juni 2015 yang digunakan Wampine dalam persidangan di PN Masohi diduga kuat palsu, karena ada tanda tangan orang yang sudah meninggal dunia dan dugaan pemalsuan tanda tangan sejumlah saksi dalam pembuatan surat hibah oleh Wampine.

Apa yang dilakukan Wampine dan kawan-kawan patut diduga melanggar Pasal 253 ayat (2) jo. Pasal 257 jo.Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Penggunaan Surat Palsu.(SAD)

Comment