by

Polres SBT Usut Dana Desa Kilga Watubau

Ambon, BKA- Tim penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Timur (SBT) dikabarkan sedang mengusut kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 di Desa Kilga Watubau, Kecamatan Kian Darat.

Data yang dihimpun Beritakota Ambon di Mapolres SBT, ADD dan DD di desa tersebut diduga terjadi penyalahgunaan, yang dilakoni perangkat desa mencapai ratusan juta rupiah, dari total dana bernilai miliaran rupiah.

Bahkan kasus ini diketahui telah memasuki tahap penyidikan. Tinggal setahap lagi dilakukan ekspos perkara untuk penetapan tersangka.

“Tinggal tetapkan tersangka saja itu. Karena temuan di lapangan dilakukan mark-up sejumlah item-item kegiatan di dalam desa,” ungkap sumber polisi, yang menolak namanya dikorankan saat didatangi Beritakota Ambon.

Kasat Reskrim Polres SBT, IPTU La Beli, yang dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut.
Menurut dia, kasus dugaan korupsi ADD dan DD di Desa Kilga Watubau, Kecamatan Kian Darat, sedang diusut pihaknya bersama anggota. Bahkan saat ini, berkas kasus ini sudah dilimpahkan ke BPKP Provinsi Maluku untuk dilakukan audit nilai kerugian keuangan negara.

“Kita kan tunggu hasil audit, baru ekspos untuk penetapan tersangka,” ungkap La Beli, Selasa (8/9).

Dia mengaku, saksi- saksi yang diperiksa dalam perkara ini sudah sekitar puluhan orang. Baik itu Bendahara, Kepala Desa, Sekretaris dan para pekerja proyek lainnya. Semua sudah dipanggil untuk dimintai keterangan di tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan.

“Puluhan saksi kita sudah periksa. Dan hasilnya mengarah ada perbuatan melawan hukum di dalam pengelolaan ADD dan DD ini,” bebernya.

Perwira Polri dengan Dua Balok Emas di pundak itu melanjutkan, saat dalam proses penyidikan, ditemukan ada item-item pekerjaan di desa itu yang tidak selesai. Dan indikasinya, para perangkat desa melakukan mark-up terhadap dana-dana yang berjumlah miliaran rupiah itu.

“Memang saya sudah lupa angkanya dari total ADD dan DD ini berapa. Tapi yang jelas, miliaran. Dan ada terjadi mark-up di dalam pekerjaan. Misalnya pekerjaan pasar terapung, rompong atau bagan untuk para nelayan, dan beberapa item lainnya yang diduga bermasalah,” jelasnya.

Terkait siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan ADD dan DD tersebut, perwira Polri ini menepis. Dia tidak mau berkomentar lebih jauh.

“Kalau siapa yang bertangjungjawab, itu nanti kita tunggu hasil auditnya turun baru kita ketahui. Memang sudah ada gambaran penyidik. Tapi tidak baik kalau kita mau mendahului hasil audit. Pokoknya tunggu saja. Pasti kita umumkan tersangkanya,” tandas La Beli. (SAD)

Comment