by

PP Wajib Bayar Rapid Test

Biayanya Akan Disamakan
Ambon, BKA- Semua Pelaku Perjalanan (PP) antar pulau diwajibkan untuk melakukan rapid test di rumah sakit, untuk mendapatkan surat perjalanan. Itu sudah merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan.

Sedangkan untuk biaya pelaksanaan rapid test bagi setiap warga yang akan melaksanakan perjalanan antar pulau, disamaratakan. Tidak ada perbedaan. Semua membayar sesuai dengan ketentuan harga yang diberlakukan pihak rumah sakit.

Ketua Harian GTPP Covid-19 Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan, yang tidak melakukan pembayaran biaya rapid test, hanya pasien rawat inap.

“Biaya rapid test bagi PP bayar mandiri, tetap bayar. Yang tidak bayar hanya pasien yang rawat inap di RS,” jelas Ketua Harian GTPP Covid-19 Maluku, Kasrul Selang, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (9/6).

Selain itu, lanjut Kasrul, tidak semua pasien rawat inap juga mendapatkan fasilitas rapid test gratis. Melainkan hanya mereka yang memiliki BPJS atau memang pasien rawat inap yang diharuskan untuk dilakukan rapid test.

“Pengguna BPJS. Pasien inap yang sesuai protab kesehatan mereka harus dirapid dan rapid test itu juga gratis,” tegas Kasrul.

Ada juga yang gratis, yakni, aparat TNI Angkatan Laut. Bagi mereka ada pengecualian. “TNI AL tidak dikenakan biaya. Karena semua anggota gunakan BPJS Kesehatan dan Lantamal mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tuturnya.

Untuk diketahui, harga biaya rapid test dibeberapa rumah sakit di wilayah Kota Ambon, bervariasi. Misalnya di Rumah Sakit (RS) Otto Kwik Rp 250.000, RS Sumber Hidup (GPMred) Rp 450.000, RS Alfatah Rp. 450.000, RS Bakti Rahayu Rp 550.000 dan RS. F.X.Soehardjo Lantamal IX Ambon biayanya Rp 300.000.

Untuk itu, dia akan berkoordinisasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon, agar biaya pelaksanaan rapid test untuk semua rumah sakit yang ada, disamakan.

“Kami juga akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota untuk pemerataan biaya rapid test,” pungkasnya. (BKA-1)

Comment