by

Pra PSBB, Posko Pembatasan Disiagakan

Ambon, BKA- Posko pembatasan pergerakan orang mulai disiapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, guna memantau aktivitas dari masyarakat yang ada dan berlalu lintas di Kota Ambon. Hal ini untuk memastikan Pra Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat berjalan dengan baik.

Jubir Gugus Tugas Covid 19 Kota Ambon, Joy Adriaansz mengungkapkan, pihaknya menyiagakan posko yang ditempatkan di Kota Ambon maupun perbatasan kabupaten Maluku Tengah.

Sehingga tujuan dilaksanakannya pra PSBB dapat tercapai dengan baik di Kota Ambon dan angka penyebaran Covid 19 dapat ditekan dengan baik.
Posko yang disiagakan, yakni di kawasan Laha, Hunuth Durian Patah, Passo Larrier, Poka, Galala, Kebun Cengkeh, Gong Perdamaian, Jalan dr Latumeten, Jalan dr Sitanala, Soya, Taman Makmur, dan Batu Gong.

Ia memaparkan, pada setiap posko sendiri akan ada petugas yang siap sedia memantau pergerakan orang yang berlalu lintas, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Dan petugas juga harus melakukan evaluasi dan pelaporan pemantauan, untuk memastikan pelaksanaan pembatasan dapat ditaati oleh seluruh masyarakat.

“Petugas yang disiagakan di posko tersebut akan melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan,” tutur Joy, ketika dikonfirmasi koran ini, kemarin.

Untuk pra PSBB sendiri, lanjutnya, akan dilaksanakan selama 14 hari dan hasilnya akan dievaluasi untuk mengetahui angka penyebaran covid 19 di Kota Ambon turun atau bertambah.

“Pra PSBB, akan dilakukan selama 14 hari dengan hasilnya yang akan dievaluasi. Apabila kebijakan itu berhasil menurunkan angka terkonfirmasi atau positif Covid-19 maka PSBB tidak akan dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sebelumnya menegaskan, Peraturan Walikota (Perwali) untuk pra PSBB sendiri telah dikeluarkan dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dalam waktu dekat ini paling tidak tanggal 1 Juni itu Pemerintah Kota akan mengeluarkan peraturan walikota terkait dengan pembatasan pergerakan masyarakat secara terbatas sebagai peraturan pelaksanaan dari implementasi peraturan gubernur,” tuturnya.

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon menilai, untuk perwali tersebut akan membatasi pergerakan orang, tempat usaha, kegiatan umum maupun moda transportasi yang beroperasi di Kota Ambon.

“Nanti itu untuk pertama pergerakan orang, kedua kegiatan tempat usaha, ketiga bentuk kegiatan umum, yang keempat bentuk kegiatan moda transportasi,”ungkapnya.

Dituturkan, tujuan pembuatan Perwali tersebut sendiri yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dan bersih dan mengurangi ketakutan masyarakat.

“Tujuan dari perwali ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekarang itu saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Ambon, karena terasa sekali bahwa pemahaman masyarakat ini semakin hari semakin positif. Dan kalau bicara jujur, kalau mau dilihat ini aura ketakutan masyarakat ini berkurang terhadap covid ini,” cetusnya. (DHT)

Comment