by

Proyek Bendungan Waeapo Belum Berikan Pajak Galian C

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru masih belum bisa menerima pembayaran pajak Galian C dari mega proyek pembangunan Bendungan Waeapo, yang sudah beraktifitas sejak tahun 2018 lalu.

Padahal membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, untuk dipergunakan bagi kepentingan pembangunan. Karena tanpa adanya pajak, pembangunan akan terhambat.

Dalam mega proyek yang bakal menelan dana Rp 2,1 triliuan itu, dibagi menjadi dua paket, yakni, paket I yang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan KSO dengan PT Adhi Karya. Sementara paket II dikerjakan PT Hutama Karya KSO dengan PT Jaya Kontruksi.

Berdasarkan data yang dihimpun BeritaKota Ambon, fakta di lapangan, perusahan PT Hutama Karya-Jaya Konstruksi KSO ini sudah menggunakan bahan galian C di pekerjaan access road (jalan masuk) sepanjang 2.317 meter, dengan lebar badan jalan 8 meter.

Selain itu, juga telah dikerjakan pekerjaan inspection road (jalan inspeksi) sepanjang 702 meter, dengan lebar badan jalan 3,5 meter.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, Azis Latuconsina, mengatakan, Pajak Galian C Bendungan Waeapo belum bisa bayar pajak, karena belum ada pembangunan fisik.

“Belum bisa, kecuali mereka sudah kerja. Itu juga kami mau hitung akan, harus ada rencana anggaran biaya (RAB) dulu, renacana anggaran belanjanya. Jadi itu kita bisa tahu. Sementara ini disana (Proyek Bendungan Waeapo) itu baru pada saat pembersian dan pengusuran hasil lapangan itu. Jadi informasi dari pihak perusahaan paket 1, namanya pajak itu tetap wajib dibayar, bukan tidak dibayar. Tapi karena proyek ini baru nol persen, begitu informasinya,” kata Azis, kepada BeritaKota Ambon, Senin (22/2).

Latuconsina menjelaskan, pajak galian C akan dibayar jika pembangunan fisiknya sudah mencapai 60 persen ke atas. Maka saat itu, perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah.

“Belum, belum, jalan pun belum ada aspal semua. Namanya pajak dibayar, apabila sudah diatas 60 persen sampai dengan 99 persen atau 100 persen pekerjaannya. Iya harus bagitu, jadi kami mau hitung apa? Dihitung itu adalah presentasi kerjanya itu, hasil kerja baru bisa kami potong pajak bagitu. Jadi pajak itu dibayar berdasarkan fisik dari pada proyek itu. Intinya pajak itu tetap dibayar, tapi untuk Bendungan Waeapo itu masih nol persen fisiknya,” ungkapannya.

Untuk itu, menurut Latuconsina pajak galian C yang akan di bayar kepada pemerintah di kabupaten yang terkenal dengan penghasil minyak Kayu Putih ini, berdasarkan hitungan pelaksanaan pengejaran proyek bendungan tersebut.

“Pajak galian C nya kita hitung pajaknya berdasarkan perkembangan kemajuan pelaksaaan proyek Bendungan Waeapo. Jadi sementara yang jalan ini masih nol persen. Pengambilan galian C batunya saja belum nampak di lapangan,” paparnya.

Sementara nilai kontrak pengejaran proyek yang mulai dikerjakan sejak sekitar tiga tahun lalu diatas lahan seluas 422 hektar milik masyarakat adat itu, untuk paket 1 yakni Rp 1.069.480.985.000, dan nilai kontrak paket 2 yakni Rp 1.013.417.167.000. Sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 2.082.898.152.000.

Ia menegaskan, sudah menjadi kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut, karena itu merupakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten yang bertajuk Rete Mena Bara Sehe ini.

“Pajaknya tetap wajib dibayar, karena itu juga peningkatan PAD terbesar di Kabupaten Buru itu,” tutup Latuconsina. (MSR)

Comment