by

Proyek Talud Wangel Diduga Dicurangi

Ambon, BKA- Diduga terjadi konspirasi terhadap lelang proyek pembangunan talud pengaman pantai pada pesisir desa Wangel, kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Proyek miliaran rupiah ini bahkan diduga sengaja dicurangi dengan meloloskan pihak lain untuk mengerjakan proyek tersebut.
Pasalnya, CV Dua Putri sebagai salah satu perusahaan yang ikut dalam lelang pekerjaan kontruksi bernilai pagu Rp.6.125.000.000, dinyatakan sebagai pemenang utama. Dengan nilai penawaran harga terkoreksi Rp.5.051.751.000.
Namun diduga ada konspirasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pihak ULP Kepulauan Aru untuk memenangkan FA Tujuh Serangkai, selaku pemenang kedua. Dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 5.850.000.010.034.
Hal ini diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun dari Iampiran atau laman web LPSE, Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 26 Maret 2020.
Diketahui, ada 23 perusahaan yang ikut dalam lelang proyek pekerjaan konstruksi Talud Pengaman Pantai itu.
Pengumuman pemenang proyek itu sendiri dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020. Dan sesuai harga penawaran terkoreksi, CV Dua Putri selaku pemenang utama.
Namun BPBD dan ULP akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada FA Tujuh Serangkai sebagai pemenang dalam mengerjakan proyek tersebut, dengan dalil yang sangat tidak masuk akal. Dikarenakan nilai penawaran terkoreksi antara CV Dua Putri dengan FA Tujuh Serangkai sungguh jauh berbeda.
Apalagi, sesuai pembuktian dokumen asli peralatan salah satunya dokumen asli 6 buah dam trek 10 ton yang diminta sebagai persyaratan utama, tidak dapat dibuktikan oleh pemilik FA Tujuh Serangkai yang beralamat di Kompleks Pertokoan Mardika A8 No. 7 Ambon, Maluku.
Berdasarkan data koran ini, saat itu, CV Dua Putri berupaya keras untuk mendapatkan apa yang diminta sebagai syarat utama peralatan. Namun ketika semua permintaan dari BPBD sudah dipenuhi, tetapi tetap dinyatakan kalah dalam pelelangan.
Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat Aru (JL) angkat bicara. Menurut dia, jika mengacu pada Peraturan Presiden (PP) nomor 16 tahun 2018, kontraktor lokal harus diperioritas dalam setiap pekerjaan konstruksi.
“Pepres no 16 tahun 2018 menegaskan, pemerintah daerah harus memperioritas kontraktor lokal dalam mengerjakan pekerjaan kontruksi. Apalagi pekerjaan tersebut menggunakan APBD. Ini yang mesti menjadi perhatian BPBD dan ULP dalam proses pelelangan. Bukan memenangkan kontraktor dari luar daerah,” tegas JL, kepada koran ini, Kamis (9/7).
Ia menambahkan, jika BPBD dan ULP telah memenangkan FA Tujuh Serangkai dalam menangani pekerjaan tersebut, maka sebelum pekerjaannya dimulai BPBD dan ULP harus membuktikan semua persyaratan peralatan yang diminta. Jika tidak, maka kembalikan pekerjaan itu ke pemenang utama CV Dua Putri.
“Kalau pemenang kedua tidak bisa membuktikan peralatan yang diminta, kenapa harus di pertahankan ? Ini salah sama sekali,” bebernya
Sementara itu, Ketua BPBD, Hedrik Ngutra yang dikonfirmasi mengaku, kalau memang alat yang diminta sebagai syarat utama tidak ada maka akan dibuat CCO. Dan anggarannya digunakan untuk penambahan volume kerja.
Pernyataan Ngutra sontak ditanggapi serius salah satu kontraktor di Aru, yang menolak namanya disebutkan. Menurut dia, tidak ada CCO untuk sebuah peralatan kecuali volume pekerjaan.
“Kita lihat nanti dilapangan. Jika pada saat dimulainya pekerjaan dan alat yang diminta sebagai persyaratan utama tidak disediakan oleh FA Tujuh Serangkai, maka itu pelanggaran,” pesannya.
Sekedar tahu, tahun 2019 lalu, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran senilai Rp. 6.125.000.000 ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Yang diperuntukan bagi pekerjaan pengadaan konstruksi talut pengaman pantai yang berlokasi di tanjung Iampu Desa Wangel, dengan volume pekerjaan 212 meter.
lronisnya, pekerjaan konstruksi yang dimenangkan oleh Fa Tujuh Serangkai itu, sampai pertengahan tahun belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan itu. Pada hal sesuai kontrak kerja, harusnya sudah dilaksanakan pekerjaan terhitung 26 Maret 2020 dan rampung pada bulan November 2020.
Pantauan koran ini di lokasi pekerjaan, pihak kontraktor barumensuplai separuh material berupa batu pecah. Sementara belum nampak mobilisasi peralatan. Padahal, pekerjaan ini diharapkan agar cepat diselesaikan mengingat musim barat di bulan Desember 2020 semakin dekat. (WAL)

Comment