by

PSBB Diharapkan Turunkan Angka Positif

Ambon, BKA- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari di kota Ambon sejak hari ini, diharapkan dapat menurunkan angka kasus positif Covid-19 sebanyak 35 persen.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dalam keterangan pers berharap, dengan adanya PSBB dapat menekan penyebaran Covid-19 serta berpengaruh terhadap penurunan kasus yang terjadi.

“Dengan cara ini (PSBB), kita mau hentikan seluruh kegiatan pergerakan orang. Diharapkan berdampak 35 persen untuk tekan laju pertumbuhan virus dalam 2 minggu pertama,” harap Louhenapessy, di Marina Hotel, Sabtu (21/6).

Dengan begitu, seluruh prosedur PSBB harus dapat dilaksanakan dengan maksimal dan memperhatikan 6 poin utama pada PSBB. Untuk setiap poin pembatasan yang dilakukan akan diawasi benar oleh penanggungjawab yang telah ditunjuk langsung, demi memaksimalkan penerapan PSBB di Ambon.

“Ada 6 pembatasan pendidikan, kerja, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, moda transportasi. Tiap sektor dipimpin penanggungjawab sektor, juga didampingi TNI Polri kor Kasatpol PP,” tuturnya.

Dikatakan, dalam penerapan PSBB tidak akan jauh berbeda dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang baru selesai di terapkan. Yakni untuk kegiatan usaha dibatasi mulai jam 8 pagi sampai 8 malam, dan untuk gerai toko modern tidak akan ada yang bukan selama 24 jam seperti pemberlakuan PKM sebelumnya.

“Yang menyangkut kepentingan umum semua diatur dalam PSBB. Semua gerai tidak berlaku buka 24 jam. Pergerakan org berakhir jam 11 malam, kecuali sakit dan pulang kerja malam. Cafe, resto, maupun rumah makan bisa buka tapi tidak boleh makan di tempat, pesan bawa pulang atau antar,” tegasnya.

Politisi Golkar ini mengaku, akan ada pengawasan yang ketat mengingat untuk PSBB ada sanksi tegas yang akan ditegakkan oleh pihak yang berwenang. Sanksi sendiri akan diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar dengan denda mulai Rp 50.000 – Rp 30.000.000.

“Semua akan diawasi, ketat karena ada sanksi mulai dari 50 ribu sampai 30 juta. 50 ribu untuk tidak gunakan masker. Yang bertindak ASN PPNS di backup TNI Polri,” tambahnya.

Sementara untuk moda transportasi, seperti ojek hanya dibolehkan 2 orang tapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan penumpang akan gunakan helm sendiri. “Jika angkut keluarga tidak boleh 3 oorang, mobil juga 50 persen,” terangnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, ada 20 titik pantau yang dipersiapkan untuk memantau aktivitas dan kedisiplinan masyarakat saat pemberlakuan PSBB.

“Ada 20 titik pantau karena bisa saja keluar dari terminal penumpang 50 persen tengah jalan angkut. pengemudi bisa kena sanksi administrasi bisa juga denda,” jelasnya.

Sementara untuk sebagian masyarakat Kabupaten Maluku Tengah pada kecamatan Leihitu dan Salahutu, para pedagang harus menunjukan kartu identitas pedagang. Sedangkan masyarakat biasa, harus ada keterangan dari desa maupun kelurahan serta kesehatan.

“Dari luar Ambon harus rapid tes. Kita larang orang tinggalkan Ambon mau ke Malteng rapid ada surat keterangan tujuan, tidak bisa seenaknya masuk dan keluar Ambon,” tegas walikota dua periode ini. (DHT)

Comment