by

PSBB Diminta Tunda Usai Lebaran

Ambon, BKA- Jika usulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kota Ambon disetujui dalam waktu dekat ini, DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota untuk menunda PSBB usai lebaran Idul Fitri 1441 H. Agar tidak menghambat masyarakat menghadapi hari besar keagamaan.

“Kita minta PSBB untuk Kota Ambon jika disetujui, Diharapkan diberlakukan usai lebaran Idul Fitri . Karena jelang Idul Fitri tentu masyarakat mulai mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan. Dan pasti kebutuhan masyarakat makin tinggi, sehingga tidak menghambat orang mencari kebutuhan lebaran,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Kamis (14/5).

Menurutnya, usulan PSBB sementara dirampungkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota lewat seluruh Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid 19. Sehingga perlu menjadi pertimbangan agar tidak terburu-buru dalam menetapkan pemberlakuan PSBB di kota Ambon.

“Intinya jika itu disetujui untuk kota Ambon dalam waktu dekat ini, kita harapkan agar ditetapkan setelah selesai Idul Fitri. Sehingga pelaksanaan PSBB itu bisa lebih fokus dan tidak menghambat masyrakat yang mau merayakan Idul Fitri,” pintanya.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini juga meminta, agar Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon lebih fokus dalam pencegahan wabah mematikan ini. Termasuk penanganan pasien Covid-19 harus secara terbuka disampaikan kepada publik, agar dapat diantisipasi bersama.

“Siapapun yang terkonfirmasi harus disampaikan ke publik. Karena ini bukan tabuh, tidak usah malu ini bukan aib. Harus disampaikan agar publik bisa lebih berhati-hati. Virus ini kan tidak kelihatan, dan siapa saja bisa terjangkit. Makanya harus disampaikan dengan benar kepada masyarakat,” sarannya.

Dituturkan, DPRD Kota Ambon lewat Panitia Khusus (Pansus) akan mengawasi seluruh penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemreintah Kota lewat Gugus Tugas dan stakeholder lainnya. Mulai dari penggunaan anggaran, bantuan APD dan lainnya.

“Kemarin kira sudah tandatangan SK Pansus Penanganan Covid-19. DPRD sudah keluarkan keputusan lewat pansus untuk mengawasi seluruh penanganan Covid. Baik itu penanganan pasien, APD, jaring pengaman sosial, itu harus diawasi benar betul,” harapnya. (UPE)

Comment