by

PSBB Jadi Payung Hukum Cegah Covid-19

Wattimury: Kalau Bisa Dipercepat

Ambon, BKA- Pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Kota Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku, diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi aparat keamanan untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Untuk itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menginginkan agar proses pengusulan itu dipercepat untuk mendapatkan kesepakatan dari pemerintah pusat.

Hal itu penting untuk dapat segera menekan angka penyebaran virus tersebut di Maluku, khususnya Kota Ambon, yang terus bertambah setiap waktu di tengah masyarakat. Selain itu, korban meninggal juga terus bertambah.

“Usulan pemberlakukan PSBB oleh Pemkot Ambon melalui Gustu Provinsi (Maluku) kalau boleh dipercepat, mengingat semakin meningkatnya kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien meninggal dunia akibat virus corona,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Senin (18/5).

Dengan pemberlakuan PSBB, katanya, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, bisa bertindak lebih tegas dalam melakukan penertiban terhadap warga, agar dapat mematuhi larangan pemerintah dalam upaya memotong mata rantai penyebaran virus.

Selain itu, Wattimury mempertanyakan proposal pengusulan PSBB, apakah sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan RI apa belum? Kalau memang belum, maka harus secepatnya diselesaikan.

Untuk itu, dia meminta DPRD Kota Ambon untuk lebih proaktif membantu Pemkot Ambon untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, agar jangan lagi ada penilaian masyarakat bahwa DPRD Provinsi Maluku lebih dominan dibanding DPRD Kota.

Bila PSBB diberlakukan, lanjutnya, maka kepada seluruh lapisan masyarakat diharapkan semakin tertib mematuhi aturan pemerintah, agar upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona bisa cepat dilakukan.

Jumlah kasus pandemi Covid-19 di Maluku makin meningkat dan penyebarannya sangat cepat, sehingga perlu diberlakukan PSBB.

Ungkapan serupa disampaikan Anggota DPRD Maluku lainnya, Hatta Hehanussa. Dia sangat mendorong Pemkot Ambon terkait pengusulan pemberlakuan PSBB, karena jumlah pasien terpapar virus corona semakin meningkat.

“Sejak awal kita sangat mendorong pemberlakuan PSBB di Kota Ambon, agar jumlah penderita maupun yang meninggal dunia tidak bertambah,” ujarnya.

Desakan pemberlakuan PSBB ini dimaksudkan agar aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, memiliki payung hukum untuk bisa membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona,

“Pulau Ambon ini kecil dan pembatasan sosial bisa dimaksimalkan, namun aparat keamanan selama ini hanya bisa mengambil langkah persuasif. Belum bisa dilakukan cara represif,” tandasnya. (RHM)

Comment