by

PSBB Transisi Perlu Dievaluasi

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB Transisi, baik tahap I maupun tahap II yang sementara berjalan. Sebab, banyak hal yang telah dilonggarkan hingga kota Ambon kembali ditetapkan sebagai zona merah (tinggi) penyebaran Covid-19.

Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengatakan, dengan ditetapkan kembali Ambon sebagai zona merah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka Pemerintah Kota harus mempertanggung jawabkan hal tersebut dengan mempublikasi seluruh hasil kajian kepada masyarakat.

“Kalau memang benar saat PSBB Transisi tahap II yang dijalankan, maka harus ada evaluasi khusus oleh Gugus Tugas. Karena semua hal sudah dilonggarkan. Maka ini harus dipublikasikan agar masyarakat paham,” tandas Wally, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Jumat (6/8).

Politisi PKS ini menilai, seluruh program Pemerintah Kota yang tidak efektif dalam penanganan Covid-19 harus dihapus dan diganti dengan program yang lebih efektif.

“Misalnya dilakukan penjemputan atau dinas terkait aktif dalam pemeriksaan rapid atau swab jika dibutuhkan secara aktif pada semua dinas, mal-mall termasuk para penerima bantuan sosial. Itu harus aktif dilakukan dinas terkait agar penyebaran bisa teratasi,” sarannya.

Dituturkan, jika Pemerintah Kota berkeinginan agar masyarakat tetap berada di rumah maka harus memastikan seluruhnya menerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kedepan harus dievaluasi agar mereka yang belum itu dapat diselesaikan oleh pemerintah. Dan kalau hari ini misalnya data dibutuhkan, sangat gampang. Karena data awal yang sulit itu sudah diperoleh. Tinggal RT-RT hanya dengan masukan, karena sebenarnya mereka tahu mana yang belum,” bebernya.

Wally menambahkan, penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Covid-19 tidak transparan. Termasuk dalam laporan penggunaan anggaran yang disampaikan ke Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon.

“Saya tidak masuk dalam Pansus Covid-19, tapi itu juga tidak terbuka. Padahal harus dibuka secara transparan ke publik, berapa anggaran yang sudah terpakai dan rinciannya itu untuk apa-apa saja. Karena misalnya soal data penggunaan masker oleh Pemerintah Kota itu 1,513 miliar, yang kata pak Sekkot itu diberikan ke seluruh penjahit dengan biaya 10 ribu per pics. Berarti ada 1,5 juta masker. Tapi masker yang terbagi itu berapa banyak ?,” heran dia.

Ia berharap, persoalan zona merah yang kembali ditetapkan untuk kota Ambon dapat menjadi tanggung jawan Pemerintah Kota beserta seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Dia berencana mengusulkan untuk dibuat perda wajib memakai masker.

“Maka itu saya ingin usulkan ke DPRD agar ada perda wajib memakai masker. Kalau tida masyarakat akan tetap seperti ini. Jadi Pemeritah Kota evaluasi programnya selama PSBB dan PSBB transisi dan warga kembali mentaati peraturan pemerintah,” tutup Wally. (UPE)

Comment