by

PT MCA Diduga Langgar Kontrak Kerja

Ambon, BKA- Proyek rumah bersubsidi milik Pemerintah Pusat yang dipercayakan kepada PT Matriecs Cipta Anugerah (MCA), kembali dipertanyakan. Proyek ratusan rumah yang sementara dibangun pada kawasan Kusu-Kusu Sereh, Negeri Urimessing ini diduga melanggar kontrak kerja dengan para konsumen.

Setelah sempat dipanggil oleh DPRD Kota Ambon pada awal 2019 lalu terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan hidup serta persoalan drainase, kali ini PT MCA diduga melanggar kontrak kerja dengan para konsumen di kota Ambon.

Direktur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating, melalui rilisnya mengatakan, saat ini terjadi polemik terkait pembangunan perumahan bersubsidi itu. Menurut dia, PT MCA yang memiliki kantor pusat di Kota Manokrawai, Provinsi Papua Barat ini mulai dikeluhkan para konsumen.

Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating

Sebab, kontrak perjanjian yang telah disepakati bersama antara PT MCA dengan para konsumen ternyata dilanggar.

“Data yang diterima LIRA Maluku, rumah dengan tipe FLPP yang luas tanah 60 meter persegi, kemudian luas bangunan 36 meter persegi ternyata sampai dengan saat ini proses pembangunannya masih tersendat-sendat.

Artinya tidak jelas, berapa banyak rumah yang akan dibangun, berapa yang sudah dan berapa yang akan ditempati. Artinya semua serba gelap,” beber Sariwating, Minggu (28/6).

Ia mengaku, ketika ditanyakan kepada pihak perwakilan PT MCA, tidak ada yang bisa menjelaskan secara transparan kepada para konsumen.

“Kami menduga perusahaan ini tidak bonafide, tidak mampu secara finansial dalam menyelesaikan pembangunan perumahan ini. Buktinya, ada konsumen yang telah melunasi pembayaran dua tahun lalu, tapi sampai saat ini rumah yang dijanjikan belum dibangun. Bahkan tidak jelas, apakah bisa dibangun apa tidak,” ungkap dia.

Sariwating menjelaskan, bahwa pihak PT MCA telah melanggar perjanjian dengan para konsumen. Yang mana mengacu pada pasal 5 dari kontrak kerja yang telah ditandatangani. Dimana setelah 18 bulan kemudian, rumah dan bangunan tersebut harus sudah diserahkan kepada pihak konsumen.

“Tapi yang terjadi, ada konsumen yang sudah melunasi harganya dua tahun lalu. Dan sampai sekarang tak kunjung ada penyerahan rumah. Yang lebih fatal lagi, dalam pasal 3, jika konsumen melunasi harga rumahnya saat menandatangani kontrak, maka akan diganjar bonus berupa TV, sofa, springbed, bebas biaya kapling, balik nama, setifikat, BPHTB, dan administrasi lainnya. Tapi apakah semua ini sudah dipenuhi perusahaan, juga tidak jelas,” terangnya.

Dia menyimpulkan, dari segala persoalan diatas, perusahaan yakni PT MCA tidak punya itikad baik untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat. Sehingga patut diduga bahwa PT MCA melakukan wanprestasi, bahkan diduga menipu konsumen.

“Jika PT MCA masih saja merugikan konsumen, maka tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan berujung menjadi proses hukum. Seyogyanya untuk para konsumen yang ingin memiliki rumah supaya hati-hati dan pelajari dengan seksama yang tercantum dalam kontrak. Supaya kemudian hari tidak menyesal. Apalagi sampai sudah melunasi, tapi rumahnya tak kunjung dibangun,” tutup Sariwating. (UPE)

Comment