by

PTA Ambon Optimis Raih WBK dan WBM

Ambon, BKA- Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ambon, terus memaksimalkan penataan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai zona integritas yang telah ditetapkan. Sehingga optimis raih predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Melayani (WBM) dari Mahkamah Konstitusi (MA).

Sekretaris PTA Ambon, Ismail Difinubun mengatakan, PTA Ambon telah mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019 lalu.

Sehingga di tahun ini, penataan kembali dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh tahapan pembangunan yang telah dilakukan.

Dimana pihaknya akan segera mendaftarkan seluruh proses kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, lewat MA untuk mendapatkan predikat WBK dan WBM.

“Kita mulai lakukan penataan sistim PTSP untuk satu perubahan layanan. Dimana akses pelayanan bisa lebih memudahkan semua pihak. Baik pihak berperkara maupun secara umum lewat PTSP yang ada untuk kebutuhan zona integritas. Sehingga seluruh hal yang berbabu korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini menjadi musuh negara, diperkecil ruang lingkupnya,” terang Ismail, kepada wartawan di PTA Ambon, Senin (18/5).

Dikatakan, dalam membangun zona integritas, ada 6 area yang harus dipenuhi pihaknya. Diantaranya pelayanan satu pintu, memudahkan akses bagi publik, membangun SDM, memperbaiki fasilitas pendukung dan lainnya.

“Jadi di tahun ini bukan PTA Ambon saja, ada Pengadilan Agama Tual, Masohi dan Ambon yang sudah daftar ke Menpan RB untuk penilaian sesuai apa yang diinginkan negara untuk reformasi birokrasi. Semuanya kita tata, baik penataan gedung sampai pada SDM. Sehingga proses pelayanan full diberikan kepada publik,” jelasnya.

Wakil Ketua PTA Ambon, Razak Pelu menambahkan, tujuan PTSP yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan nyaman kepada publik. Dimana publik dapat mengetahui secara umum terkait seluruh perkara yang ditangani.

Hal ini sekaligus merubah image publik terhadap pengadilan maupun Mahkamah Agung yang selalu dicurigai tidak fine terhadap penanganan setiap perkara.

“MA ingin merubah image itu, maka terciptalah PTSP agar tidak ada pihak pengadilan yang berhubungan dengan pihak lain. Dimana semua pelayanan dilayani lewat PTSP. Kita tahu sendiri, bahwa seluruh aparatur pada hakikatnya dilarang berhubungan dengan para pihak yang datang mencari solusi permasalahan. Hanya satu penjabat yang bisa yaitu Juru Sita yang diizinkan negara untuk bertemu pihak tertentu,” terangnya.

Menurut dia, dengan sistim PTSP ini dapat meminimalisir kosupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai PTA Ambon. Karena sistim pelayanan sudah tertata dengan baik. “Saya pastikan dengan PTSP ini tidak ada lagi korupsi, karena pejabat berhubungan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)

Comment