by

Puluhan Pedagang Mardika Datangi DPRD

Ambon, BKA- Puluhan pedagang pasar Mardika kembali datangi DPRD Kota Ambon untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota terkait proses relokasi dan revitalisasi pasar Mardika. Sebab, mereka keberatan dengan biaya jutaan rupiah yang harus dibayarkan untuk menempati lapak baru.

Dari hasil rapat yang dimediasi Komisi II DPRD Kota Ambon, Rabu (3/6), seluruh biaya yang sebelumnya diwajibkan bagi para pedagang, telah disepakati untuk dihapuskan. Komisi bahkan memberikan catatan penting kepada Pemerintah Kota lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon yang diwakili Sekretaris Disperindag, Janes Aponno.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengatakan, ketika dilakukan revitalisasi pasar Mardika, maka tentu ada sebagian pedagang yang direlokasi ke tiga pasar untuk sementara waktu sesuai skrenario Pemerintah Kota Ambon. Yakni pasar Apung Mardika, Transit Passo dan pasar Oleh-Oleh Tantui.

Sehingga dari hasil rapat tersebut, telah diputuskan bersama berdasarkan keputusan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk tidak lagi mewajibkan para pedagang membayar biaya tersebut.

“Tadi telah disepakati, berdasarkan kesepakatan dan keputusan pak walikota juga disampaikan resmi. Kemudian sesuai aspirasi para pedagang yang diusulkan Komisi II. Maka kita putuskan bersama dengan semua yang hadir, itu (biaya lapak) tidak dibayar,” tegas Jafri, kepada koran ini, Rabu (3/6).

Politisi PDIP ini mengaku, rencana relokasi yang direncanakan tanggal 6 Juni 2020 nanti, telah diminta untuk ditunda sementara waktu. Sambil menunggu Disperindag Kota melakukan koordinasi dengan para pedagang yang ada terkait teknis relokasi. Termasuk proses pengundian.

“Jadi jangan tanggal 6 Juni, karena keputusan relokasi harus dibicarakan. Ada juga program sosial distancing, tidak bisa kumpulkan banyak orang. Nanti dinas pertimbangkan cara terbaik untuk proses pengundian. Kita tadi sampaikan juga, kalau gunakan sistim jemput bola dengan melibatkan TNI/Polri dan jajaran dinas, bisa libatkan DPRD juga agar proses pengundian itu aman dan adil dirasakan semua pedagang,” jelas dia.

Dituturkan, Komisi telah menegaskan kepada Disperindag untuk segera memasukan data base para pedagang untuk bisa diketahui pedagang mana yang nantinya akan menempati lapak baru. Sehingga tidak ada pedagang yang mendapatkan lapak lebih dari satu.

“Kita juga minta, agar Disperindag segera masukan data base pedagang Mardika ke Komisi II. Ini untuk memastikan, bahwa yang menempati lapak baru itu benar-benar pedagang sebelumnya. Tidak boleh ada monopolistik ketika pasar sudah selesai. Ini yang akan kita awasi betul soal ini. Dan jangan coba-coba ada oknum yang bermain disini,” tegas Jafri.

Komisi nantinya akan turut mengawal proses anggaran perubahan nanti, sehingga Pemerintah Kota bisa menggantikan anggaran yang telah dikeluarkan pihak Ketiga untuk membangun pasar sementara. Dan Komisi nantinya akan mengundang dinas terkait untuk mengevaluasi retribusi dan pajak pedagang.

“Seluruhnya akan kita kawal itu. Tapi kita juga minta agar para pedagang juga menghargai dan menghormati kebijakan Pemerintah Kota. Karena mengatur orang banyak itu tidak gampang. Dan para pedagang harus berkepala dingin dan percayakan ke dinas untuk mengatur itu,” pesannya.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono yang turut hadir menegaskan, ketika nantinya dilakukan relokasi terhadap para pedagang yang menempati area revitalisasi pasar Mardika, harus memperhatikan seluruh aspek.

Agar para pedagang merasa aman dan nyaman saat ketika beraktivitas di tempat yang baru dan terhindar dari segala pungutan liar (pungli).

“Terpenting itu, dinas harus memperhatikan semua aspek, agar pedagang aman dan nyaman saat beraktivitas di tempat yang baru. Tidak boleh ada pungli ke pedagang-pedagang saat mereka menempati tempat sementara,” tukasnya.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini menambahkan, Dinas juga harus melakukan pendataan by name by address. Agar pedagang yang di relokasi betul-betul pedagang yang menempati pasar Mardika.

“Jangan sampai ada lagi pendatang-pendatang siluman yang baru lagi. Terus dilakukan pengundian lapak itu secara adil dan transparan untuk menempati tempat yang baru,” pungkas Latupono. (UPE)

Comment