by

Puluhan Sopir Mengadu ke DPRD

Ambon, BKA- Merasa dirugikan dengan biaya rapid test sebesar Rp 400.000 per orang, puluhan sopir angkutan barang mengadu ke DPRD Kota Ambon. Mereka berharap, anjuran rapid test tersebut tidak lagi diberlakukan bagi para supir angkutan barang antar kota kabupaten.

Meski dalam suasana pandemi, para sopir ini tetap bekerja untuk mendistribusikan bahan pangan dari kota Ambon menuju beberapa kabupaten di Maluku. Namun mereka merasa dirugikan karena wajib melakukan rapid test dan wajib membayar biaya tersebut saat menuju beberapa kabupaten lain.

Mereka mendesak agar tidak lagi ada dilakukan rapid test bagi mereka. Agar mereka tetap mencari nafkah di masa pandemi Covid-19.
“Bukan masalah gratis, tapi resiko dari rapid test itu yang jadi persoalan.

Karena pasti kita reaktif, lalu mobilnya siap yang mau bawa. Yang kita sesali juga, KKP dia menyatakan menggunakan surat edaran 5, tapi kenapa kita kaitkan dengan nomor 7, karena edaeran 4,5 dan 7 itu sudah dicabut artinya tidak sinkron,” kesal Andre Passo, salah satu perwakilan Sopir Angkutan Barang di Ambon, usai pertemuan di ruang paripurna DPRD Ambon, Selasa (16/6).

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena menambahkan, sejumlah keluhan telah disampaikan para sopir tersebut. Dimana para sopir itu merupakan ujung tombak keluarga yang tetap menjalankan tugasnya untuk mendistribusikan sembako dari Ambon menuju beberapa kabupaten di Maluku.

“Hari ini kita kedatangan para supir angkutan barang antar kabupaten kota. Mereka sampaikan kendala di lapangan. Mereka ini ujung tombak dan juga terdampak penyebaran Covid-19. Dan sebagai ujung tombak mereka tetap lakukan tugas pengantaran. Keluhan mereka itu soal biaya rapid test 400 ribu per orang, setiap mau berangkat,” beber Wattimena.

Politisi Gerindra ini mengaku, dari penjelasan yang disampaikan pemberlakuan rapid test hanya berjalan selama 7 hari. Dan jika telah berakhir, para supir ini wajib melakukan rapid test dengan membayar biaya tersebut.

“Bayangkan harus setiap dari Ambon ke kabupaten berapa kali harus rapid test. Ini menjadi beban ekonomi. Mereka meminta pemerintah kota maupun provinsi, harus evaluasi dan berikan keringanan bagi mereka yang ada dalam status supir sembako,” terang dia.

Dijelaskan, para supir tersebut tetap taat terhadap aturan dan tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai protap kesehatan yang berlaku. Baik sesuai edaran Menkes, gubernur maupun walikota.

“Selaku Pansus Covid-19, kami akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Gugus Tugas Kota Ambon agar masalah ini terselesaikan. Sehingga semua proses angkutan sembako ini lancar. Kita juga harus perhatikan soal ekonomi dan kesehatan mereka, agak tergerak kita untuk memperhatikan semua hal yang terdampak,” jelas dia.

Ditanya soal kapan rapat bersama Gustu Kota Ambon dilaksanakan, Wattimena mengaku, dalam pekan ini Pansus Covid akan mengundang Gustu Kota untuk membas seluruh keluhan tersebut.

“Hari ini (kemarin) kita akan internal dan nantinya akan agendakan dalam waktu dekat untuk membicarakan ini. Mungkin pekan ini,” tutup Wattimena. (UPE)

Comment