by

PUPR Bantah Kontraktor Lari

Ambon, BKA- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku membantah, kalau kontraktor yang menangani pekerjaan perbaikan kantor DPRD Maluku pasca gempa bumi September 2019 lalu, tidak menyelesaikan pekerjaannya.

Plt Sekretaris PUPR Maluku, Indriani, mengungkapkan, pekerjaan perbaikan kantor DPRD Maluku itu ditangani oleh perusahaan Firma Tujuh Serangkai.

Kabarnya, sesuai kontrak kerja yang ditentukan hanya 20 persen dari total pekerjaan perbaikan itu, dengan anggaran Rp 618 juta.

Namun volume pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan itu sebesar 23 persen. Sehingga sudah melebihi ketentuan kontrak kerja.

Selain itu, lanjut Indriani, kendala yang dihadapi dalam proses pekerjaan itu, yakni, para pekerja trauma dengan gempa yang terus terjadi saat itu. Apalagi tempat kerjanya berada dilantai 4 gedung DPRD.

Apalagi saat proses pekerjaan berlangsung, ungkapnya, ada pekerja yang jatuh saat gempa. Ini yang membuat pekerja lainnya trauma, sehinga menghentikan proses pekerjaan.

Pernyataan ini, katanya, telah disampaikan saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Maluku, beberapa hari lalu. “Kalau dikatakan kontraktor lari, itu tidak benar. Malah mereka kerja tahap awal 20 persen sesuai kontrak kerja dengan dana Rp 618 juta, sudah lebih. Hasil dilapangan 23 persen. Pekerja juga trauma dengan rentetan gempa yang terus terjadi saat itu,” ujar Indriani, Sabtu (25/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, mengingatkan Dinas PUPR, untuk perbaikan gedung DPRD harus ditangani kontraktor oleh bertanggungjawab hingga pekerjaan selesai. Bukan kontraktor yang hanya kejar uang.

“Kami ingin gedung ini diperbaiki secepatnya, tetapi harus kontraktor yang punya rasa tanggungjawab. Jangan hanya niat cari uang saja. Kalau cara seperti itu, usir saja,” tegas Hatta Hehanussa, saat rapat Komisi III DPRD Maluu dengan dinas PUPR Maluku.

Dia mengaku, pekerjaan rehab gedung DPRD Maluku sebelumnya, sangat tidak sesuai dan fokus kerjanya terkesan tidak tentu. Ini menunjukkan kurangnya rasa tanggungjawab pihak ketiga. Sehingga kedepan, kontraktor yang didatangkan harus yang bertanggungjawab dengan pekerjaannya.

“Pekerjaan tidak tepat sasaran. Kami tidak tahu, fokus kerjanya kemana. Kali ini, kami tidak mau seperti itu lagi. Kita harus perkuat dengan dilakukannya fungsi pengawasan,” ungkap Hatta.

Sekedar diketahui, gedung yang terlihat mewah dari luar itu ternyata di dalam mengalami banyak kerusakan dihampir semua ruangan. Mulai dari lantai 4 hingga lantai 1.

Saat hujan, air merembes di semua ruangan, termasuk ruang paripurna, komisi, fraksi, maupun ruangan ketua dan anggota. DPRD.(RHM)

Comment